BKT Mau Disulap Jadi Pusat Kuliner Modern 'Crystal Tunnel', Jaktim Dorong Wisata Malam UMKM
JAKARTA Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Jaya Center Foundation, Budi Mulyawan, mengapresiasi sejumlah langkah pembenahan yang dila
NASIONAL
JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa hukum harus berlaku sama bagi setiap warga negara.
Menurut dia, penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi nama, jabatan, kekayaan, maupun kedekatan seseorang dengan kekuasaan.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY saat berpidato dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat pada Sabtu, 5 September 2026.Baca Juga:
"Hukum tidak boleh berubah karena nama, jabatan, kekayaan, ataupun kedekatan dengan kekuasaan," ujar AHY saat berpidato dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat, Sabtu (5/9/2026).
"Setiap warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum," kata dia melanjutkan.
AHY mengatakan masyarakat mungkin masih dapat menerima kehidupan yang tidak selalu mudah.
Namun, menurut dia, rakyat akan sulit menerima ketika penegakan hukum dilakukan secara tidak setara.
AHY menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus dimulai dari internal Partai Demokrat.
Karena itu, dia meminta seluruh kader Demokrat tidak meminta perlakuan khusus ketika berhadapan dengan hukum.
Kader juga diminta tidak menggunakan hubungan pertemanan sebagai alasan untuk membela pihak yang melakukan kesalahan.
"Prinsip itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kader Demokrat tidak boleh meminta perlakuan istimewa di hadapan hukum," kata AHY.
"Kita tidak boleh membela yang salah hanya karena ia kawan, dan jangan menyerang yang benar hanya karena ia lawan," imbuh dia.
JAKARTA Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Jaya Center Foundation, Budi Mulyawan, mengapresiasi sejumlah langkah pembenahan yang dila
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara mengungkap motif penembakan yang menewaskan anggota organisasi masyarakat (ormas) berinisial DN (40) di Kecam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, menegaskan pemungutan retribusi daerah tidak boleh hanya berorienta
PEMERINTAHAN
MEDAN Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim mengakui menerima uang Rp900 juta yang dipersoalkan dalam perkara dugaan suap pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyiapkan skema pelatihan vokasi selama empat bulan yang terintegrasi dengan indust
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui deteks
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menegaskan kreativitas dan inovasi menjadi kunci pengembangan ekonomi kreatif. Sekto
EKONOMI
MEDAN Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumatera Utara (Sumut) mengimbau masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah saat kualitas udara memburu
KESEHATAN
JAKARTA Terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mencecar saksi Dumatno Budi Utomo mengenai kebiasaan Presiden ke7 RI Joko Widodo (
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI merespons rencana Malaysia membawa isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta mendorong p
INTERNASIONAL