BREAKING NEWS
Minggu, 06 September 2026

AHY: Hukum Tak Boleh Berubah karena Nama, Jabatan, Kekayaan, atau Kedekatan dengan Kekuasaan

Adelia Syafitri - Minggu, 06 September 2026 09:05 WIB
AHY: Hukum Tak Boleh Berubah karena Nama, Jabatan, Kekayaan, atau Kedekatan dengan Kekuasaan
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (foto: Dok. Demokrat)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa hukum harus berlaku sama bagi setiap warga negara.

Menurut dia, penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi nama, jabatan, kekayaan, maupun kedekatan seseorang dengan kekuasaan.

Pernyataan tersebut disampaikan AHY saat berpidato dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat pada Sabtu, 5 September 2026.

Baca Juga:

"Hukum tidak boleh berubah karena nama, jabatan, kekayaan, ataupun kedekatan dengan kekuasaan," ujar AHY saat berpidato dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat, Sabtu (5/9/2026).

"Setiap warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum," kata dia melanjutkan.

AHY mengatakan masyarakat mungkin masih dapat menerima kehidupan yang tidak selalu mudah.

Namun, menurut dia, rakyat akan sulit menerima ketika penegakan hukum dilakukan secara tidak setara.

AHY menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus dimulai dari internal Partai Demokrat.

Karena itu, dia meminta seluruh kader Demokrat tidak meminta perlakuan khusus ketika berhadapan dengan hukum.

Kader juga diminta tidak menggunakan hubungan pertemanan sebagai alasan untuk membela pihak yang melakukan kesalahan.

"Prinsip itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kader Demokrat tidak boleh meminta perlakuan istimewa di hadapan hukum," kata AHY.

"Kita tidak boleh membela yang salah hanya karena ia kawan, dan jangan menyerang yang benar hanya karena ia lawan," imbuh dia.

Menurut AHY, prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan institusi negara.

Dalam pidatonya, AHY juga menegaskan komitmen Partai Demokrat terhadap pemberantasan korupsi.

Dia mengatakan Demokrat mendukung tekad Presiden Prabowo untuk menutup kebocoran kekayaan negara.

"Pemberantasan korupsi harus terus menjadi komitmen kita bersama. Karena itu, Partai Demokrat mendukung tekad Presiden Prabowo untuk menutup kebocoran kekayaan negara," kata AHY.

AHY menegaskan kekayaan negara yang berhasil diselamatkan harus dikembalikan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Menurut dia, penggunaan keuangan negara, termasuk untuk mendukung proyek strategis nasional (PSN), harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Penggunaan keuangan negara untuk mendukung proyek-proyek strategis nasional harus kita jaga akuntabilitasnya. Cegah penyimpangan dan korupsi agar tidak menjadi sumber kebocoran negara yang baru," ujar AHY saat berpidato dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat, Sabtu (5/9/2026).

AHY mengatakan pengelolaan keuangan negara yang tertib dan tata kelola pemerintahan yang bersih memiliki hubungan erat dengan kepercayaan masyarakat.

"Ingat, ketertiban penggunaan uang negara dan tata kelola yang bersih pada akhirnya adalah persoalan kepercayaan. Rakyat membutuhkan kepastian, dunia usaha membutuhkan kepastian, negara membutuhkan kepercayaan," tutur AHY.

Dia menilai kepastian hukum menjadi salah satu fondasi penting bagi perekonomian.

Dunia usaha membutuhkan kepastian agar dapat menjalankan kegiatan ekonomi, sementara masyarakat membutuhkan kepastian bahwa hukum berlaku secara adil.

"Tidak ada ekonomi yang kuat, tidak ada ekonomi yang sehat tanpa hukum yang dapat dipercaya," ujar dia.

Melalui pidatonya, AHY menekankan dua hal yang dinilai penting bagi pemerintahan dan kehidupan bernegara, yakni penegakan hukum yang setara serta pengelolaan keuangan negara yang bersih dan akuntabel.* (km/ad)

Editor
: Administrator
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Bansos Terancam Dicoret karena Desil Berubah? Kemensos Beri Penjelasan
Prabowo Terima Dubes AS untuk ASEAN, Ini yang Dibahas
AHY: Kekuasaan Bukan Milik Seseorang Selamanya, Hak Rakyat Jangan Dihalangi
Bicara Pergantian Kekuasaan yang Damai, AHY: Belajar dari 10 Tahun Pemerintahan SBY
AHY Akui Ekonomi Rakyat Masih Tertekan: Harga Kebutuhan Naik, Kerja Layak Sulit
Jadi Bagian Pemerintah Prabowo, AHY Minta Kader Demokrat Tetap Jujur Lihat Kondisi Rakyat: Jangan Menjauh dari Kenyataan
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru