Jusuf Kalla Kritik Kurikulum Merdeka: ‘Anak Tidak Belajar Tanpa Ujian Nasional’

JAKARTA– Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, mengemukakan kritik tajam terhadap kebijakan Kurikulum Merdeka yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, Nadiem Makarim. Kritik tersebut disampaikan dalam acara diskusi bertajuk “Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan” yang berlangsung di Hotel Sheraton Gandaria City, Jakarta, pada Sabtu (7/9).

Dalam diskusinya, Kalla menilai bahwa Kurikulum Merdeka justru mengakibatkan siswa tidak memiliki motivasi belajar yang cukup, terutama setelah dihapusnya Ujian Nasional (UN). Menurut Kalla, Ujian Nasional merupakan salah satu motivasi penting bagi siswa untuk belajar dengan giat. “Saya konservatif, anak itu, kita ini, kita semua pernah sekolah kan? Kapan kita belajar? Kan mau ujian, ya, kan. Kalau tidak ada ujiannya, kapan belajarnya?” ujar Kalla.

Kalla juga mempertanyakan keberhasilan konsep “Kampus Merdeka” yang dianggapnya tidak memberikan hasil yang memadai. “Kampus merdeka, apa merdekanya? Tidak merdeka aja tidak belajar, apalagi merdeka,” tambahnya.

JK menegaskan bahwa tidak seharusnya kebijakan kurikulum diterapkan secara seragam di seluruh sekolah di Indonesia. Ia berpendapat bahwa keberadaan Ujian Nasional seharusnya tidak dianggap sebagai beban berat, melainkan sebagai salah satu bentuk evaluasi yang penting. “Saya bilang biar aja kalau anak-anak itu berapa sih stres paling tinggi 1%, tapi lebih stres lagi kalau tidak ada kerjaan,” katanya.

Kritik Kalla juga meliputi masalah terkait pendidikan vokasi di Indonesia. Ia menyoroti jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sangat banyak—10 ribu swasta dan 5 ribu pemerintah—namun banyak lulusannya yang tidak bekerja sesuai dengan kejuruan mereka. “Kita punya luar biasa bikin SMK, dia buat SMK sekarang di Indonesia 10 ribu swasta, 5 ribu pemerintah, tapi 75 persen caddy di lapangan golf tamatan SMK, siapa suka golf boleh tanya 75 persen caddy tamatan SMK,” jelas Kalla.

Menurut Kalla, masalah ini disebabkan oleh dua faktor utama: ketidakmampuan ekonomi dan kekurangan dalam sistem pendidikan itu sendiri. Ia mengkritik bahwa ekonomi yang tidak berkembang menyebabkan lulusan SMK tidak memiliki kesempatan kerja sesuai kejuruan mereka, dan sistem pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. “Dua-duanya salah, ekonomi kita tidak berkembang akhirnya mereka sekolah SMK tidak ada kerjaan atau mereka tamat asal tamat sehingga tidak bisa bekerja mengembangkan ekonomi,” ujarnya.

Kurikulum Merdeka sendiri adalah sebuah inisiatif yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran, dengan memberikan siswa lebih banyak pilihan dalam memilih pelajaran sesuai minat dan bakat mereka. Pemerintah berharap kurikulum ini akan mempermudah siswa dalam mendalami konsep dan meningkatkan kompetensi mereka. Namun, Kalla menilai bahwa meski memiliki tujuan yang baik, penerapannya belum mampu menjawab tantangan nyata yang ada di lapangan.

(N/014)