Jokowi Tegaskan Perpindahan PNS ke Ibu Kota Nusantara Tidak Akan Terburu-buru

JAWA TIMUR –Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Pernyataan ini disampaikan Jokowi usai melakukan kunjungan kerja di Flyover Djuanda, Jawa Timur, pada Jumat (6/9/2024).

Dalam konferensi pers tersebut, Jokowi menjelaskan bahwa meskipun sebagian fasilitas di IKN sudah siap, ada pula bagian yang belum memenuhi standar yang ditetapkan. Menurutnya, pemindahan ke IKN harus dilakukan dengan pertimbangan matang dan kesiapan yang optimal.

“Ya semuanya kan dilihat fasilitas-fasilitas yang ada sudah siap belum. Memang sebagian sudah siap, tapi sebagian juga belum. Saya kira kita pindah itu kalau betul-betul siap, termasuk saya ini juga sama. Pindah betul-betul memang harus siap betul,” ujar Jokowi.

Presiden juga mengungkapkan bahwa dirinya akan melakukan kunjungan berkala ke IKN untuk memastikan pembangunan sesuai dengan target. Rencananya, Jokowi akan berada di IKN selama tiga atau empat hari untuk mengevaluasi kemajuan pembangunan dan berkoordinasi dengan Kepala Otorita IKN (OIKN), Bambang Brodjonegoro.

“Tapi akan kita terus berkunjung ke sana, tiga hari, empat hari, untuk terus mengkonsolidasi dengan Pak Kepala OIKN agar apa yang sudah kita rencanakan sesuai dengan target yang ditentukan,” tambah Jokowi.

Jokowi menekankan bahwa perpindahan ASN ke IKN bukanlah tugas yang mudah dan memerlukan persiapan yang matang. Ia menggarisbawahi pentingnya kesiapan semua aspek, mulai dari hunian, fasilitas umum, hingga infrastruktur digital. Menurutnya, pemindahan ASN melibatkan banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk menciptakan ekosistem yang fungsional dan berkelanjutan.

“Ini pekerjaan besar, IKN itu pekerjaan yang sangat besar sekali. Jadi tidak segampang yang kita bayangkan pindah, langsung pindah, karena menyangkut pindah apakah rumahnya siap, apakah apartemennya siap,” jelas Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menyebutkan bahwa kesiapan infrastruktur dasar seperti air, listrik, dan fasilitas umum lainnya sangat penting untuk memastikan kehidupan ASN yang pindah ke IKN berjalan lancar. Ia juga mengharapkan bahwa IKN akan berkembang menjadi sebuah komunitas yang hidup dan dinamis dari segi ekonomi, sosial, dan budaya.

Terkait waktu kepindahan ASN, Jokowi meminta agar hal tersebut dikonfirmasi langsung kepada Plt Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono. “Ditanyakan seperti itu, kalau hal-hal teknis ke Kepala OIKN, Pak Basuki ada di dekat saya,” kata Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa perpindahan ASN ke IKN yang direncanakan pada bulan September 2024 telah ditunda. Menurut Azwar, Presiden Jokowi meminta agar segala persiapan, termasuk infrastruktur dan sistem digital, disempurnakan terlebih dahulu sebelum pemindahan dilakukan.

“Beliau ada arahan terbaru tak mau terburu-buru menunggu penyempurnaan infrastruktur digital dan lain-lain. Karena kalau ASN ke IKN bukan hanya soal pindah kantor tapi berubah budaya digital, jadi infrastruktur digital selesai dan lain-lain,” kata Azwar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (3/9/2024).

Azwar juga menambahkan bahwa hingga saat ini baru 14 apartemen yang selesai dari target 47 unit yang direncanakan akan selesai hingga Desember 2024. Meskipun September dan Oktober masih ada kesempatan untuk pemindahan bertahap, arahan presiden adalah untuk menyempurnakan infrastruktur terlebih dahulu sebelum pengiriman ASN dilakukan.

“Sekali lagi September Oktober ini mestinya sudah ada yang bisa pindah, tapi arahan presiden ini disempurnakan dulu. Sehingga nanti akan ada arahan dari perpindahan. Tapi Kemenpan sudah siapkan skema-skema perpindahan, termasuk jabatan yang akan pindah,” ungkapnya.

Dengan adanya arahan ini, Jokowi dan pemerintah berkomitmen untuk memastikan perpindahan ASN ke IKN dilakukan dengan hati-hati dan terencana dengan baik, guna menciptakan lingkungan kerja dan hunian yang optimal bagi para aparatur sipil negara.(N/014)