Perselisihan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya, Wagub Aceh Dek Fadh Turun Tangan
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fadh, menggelar mediasi untuk menyelesaikan perselisihan terkait pembagian wewenang
PEMERINTAHAN
JAKARTA –Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, mengumumkan bahwa pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang direncanakan pada bulan ini akan ditunda. Keputusan tersebut diambil berdasarkan arahan terbaru dari Presiden Joko Widodo yang meminta agar infrastruktur digital dan fasilitas lainnya disempurnakan terlebih dahulu sebelum pemindahan ASN dilakukan.
Dalam rapat mengenai teknologi pemerintahan (Govtech) bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Azwar Anas menjelaskan bahwa penundaan ini disebabkan oleh kebutuhan untuk memastikan bahwa seluruh infrastruktur, termasuk sistem digital yang akan mendukung aktivitas ASN di IKN, sudah sepenuhnya siap. “Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar kami tidak terburu-buru dalam proses pemindahan ini. Kami harus memastikan bahwa semua aspek terkait, terutama infrastruktur digital, telah diselesaikan dengan baik,” ujar Azwar Anas.
Awalnya, pemindahan ASN dijadwalkan berlangsung pada bulan September ini, dengan beberapa hunian telah siap untuk ditempati secara bertahap. Namun, Anas mengungkapkan bahwa arahan dari Presiden untuk menunggu penyempurnaan infrastruktur dan fasilitas lainnya harus dipatuhi. “Sebenarnya sudah ada beberapa hunian yang siap pada bulan September ini, tetapi arahan Presiden memerlukan adanya penyempurnaan terlebih dahulu,” tambahnya.
Azwar Anas tidak memberikan informasi spesifik mengenai kapan penundaan ini akan berakhir, namun ia menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema pemindahan yang akan dilaksanakan setelah infrastruktur hunian dan perkantoran di IKN siap. “Kementerian Pekerjaan Umum dan Otorita IKN menyampaikan bahwa ada keterlambatan karena kondisi cuaca yang mempengaruhi penyelesaian bandara dan infrastruktur lainnya,” jelasnya.
Menurut target awal, sebanyak 1.700 ASN direncanakan akan pindah ke IKN pada akhir tahun ini, dengan 47 tower hunian yang dijadwalkan selesai. Setiap tower akan terdiri dari 60 unit, dengan ukuran masing-masing unit mencapai 98 meter persegi dan terdiri dari tiga kamar.
Sebelumnya, setelah rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Negara pada 1 Juli 2024, Azwar Anas sempat menyatakan bahwa pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan pada bulan September, dengan 47 tower hunian yang dijanjikan akan selesai pada bulan November.
Penundaan ini juga memicu tanggapan dari berbagai pihak, termasuk pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat. Ia menilai penundaan tersebut mengindikasikan adanya masalah yang lebih kompleks dari sekadar kesiapan ekosistem IKN. “Penundaan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan, koordinasi, serta pengelolaan proyek IKN secara keseluruhan,” ujar Achmad. Ia menambahkan bahwa resistensi dari ASN, terkait kekhawatiran mengenai kesiapan infrastruktur dan fasilitas di IKN, turut berperan dalam penundaan ini.
Presiden Jokowi sendiri sebelumnya telah menegaskan bahwa pemindahan ASN ke IKN tidak akan dipaksakan jika persiapan di lapangan belum memadai. “Kami tidak ingin memaksakan proses ini jika memang belum siap. Kami akan menilai kesiapan di lapangan terlebih dahulu,” kata Jokowi dalam pesan suaranya yang diterima Tempo pada 14 Agustus 2024.
Dengan penundaan ini, pemerintah akan terus bekerja untuk memastikan bahwa IKN benar-benar siap untuk menerima ASN, serta memastikan transisi yang mulus dan efektif bagi seluruh pihak yang terlibat.
(N/014)
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fadh, menggelar mediasi untuk menyelesaikan perselisihan terkait pembagian wewenang
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak putusan pailit terhadap PT Dua Kuda Indonesia. Mereka menilai, keputusan ter
PERISTIWA
MEDAN Heliyanto, pejabat pengadaan barang dan jasa (PPK) pada Satker BBPJN Sumut, divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Direktorat Jenderal Bea
HUKUM DAN KRIMINAL
INDRAMAYU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDI
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TENGAH Sebuah video yang menunjukkan seorang tenaga kesehatan di Rumah Sakit Datu Beru, Aceh Tengah, sedang berjoget saat melakukan
PERISTIWA
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengkritik keras pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahma
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Rasa kecewa masyarakat Kabupaten Batu Bara, khususnya di Kecamatan Talawi, kian memuncak akibat lambannya penanganan sampah ya
PEMERINTAHAN
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mendalami kasus tudingan ijazah palsu yang melibatkan Presiden RI ke7, Joko Widodo (Jokowi). Terbaru, pi
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Anjas Asmara resmi dilantik sebagai Camat Sabak Timur oleh Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Muslimin Tanja, menggantikan
PEMERINTAHAN