Tiga Pembuktian Perkara Membatalkan Pencalonan Wapres Gibran
OlehHerman DirgantaraTHE least dangerous branch of the American government is the most extraordinarily powerful court of law the world has
OPINI
Bandung – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menanggapi aksi demo yang dilakukan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di kementeriannya terkait pemecatan pegawai. Satryo membantah tuduhan yang menyebutnya sebagai menteri pemarah dan suka menampar pegawai.
“Nggak ada, tidak benar,” ujar Satryo usai menghadiri pelantikan Rektor ITB di Bandung, Senin (20/1/2025). Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar. Mengenai aksi demo yang berlangsung pagi itu, Satryo menyebut bahwa para pendemo berusaha mencari perhatian publik dengan mengangkat isu-isu tertentu.
“Pendemo kan cari sesuatu yang menarik, intinya kita sedang bersih-bersih,” jelasnya, merujuk pada upaya penyelesaian masalah internal di kementeriannya. Sebelumnya, ratusan ASN melakukan aksi protes di kantor Kemdikbudristek.
Mereka membawa spanduk dan karangan bunga dengan pesan-pesan yang menyentil Menteri Satryo, seperti tulisan “Institusi negara bukan perusahaan pribadi Satryo dan istri!” dan “Kami ASN, dibayar oleh negara, bekerja untuk negara, bukan babu keluarga. Meskipun ada ketegangan, Satryo tetap berfokus pada langkah-langkah untuk membersihkan internal kementeriannya dan memastikan kelancaran kerja para pegawai di bawahnya.
(christie)
OlehHerman DirgantaraTHE least dangerous branch of the American government is the most extraordinarily powerful court of law the world has
OPINI
REMBANG Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menyebut ulama memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesi
NASIONAL
BINJAI Gagasan pembangunan lembaga pendidikan kejuruan berbasis agama dan semi militer mulai dijajaki di Sei Remban. Penjajakan tersebut
PENDIDIKAN
JAKARTA Guru Besar Universitas Trisakti sekaligus Pengamat Kebijakan Publik Prof. Trubus Rahardiansah mengingatkan agar percepatan penye
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia meminta penyelarasan instrumen penilaian reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik segera d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung masih mempelajari putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Rise
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati postur belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Bel
EKONOMI
Oleh Yakub F. IsmailDUKA nasional belum berakhir. Misteri hilangnya lima jurnalis bersama kru Speedboat Arupadhatu 1 sampai kini masih belu
OPINI
LANGKAT Ketua Persadaan Merga Silima (PMS) Kabupaten Langkat, Edi Bahagia Sinuraya, S.IP, bersama jajaran pengurus dan panitia pelantika
NASIONAL
MEDAN Ombudsman RI didesak mengambil langkah hukum dengan memidanakan seluruh petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang menghalanghal
PERISTIWA