Kementerian PUPR Catat Tingkat Kekosongan Rumah Subsidi hingga 80 Persen

BITVONLINE.COM -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghadapi tantangan besar terkait penyaluran bantuan rumah bersubsidi. Menurut Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, masih banyak rumah bersubsidi yang diterima oleh masyarakat yang tidak berhak. Temuan ini mengacu pada laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan adanya pengalihan bantuan rumah bersubsidi kepada pihak-pihak lain yang tidak memenuhi syarat.

Iwan Suprijanto mengungkapkan bahwa kuota bantuan program subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang telah dialokasikan untuk tahun ini mencapai 166.000 unit. Namun, meskipun kuota tersebut telah sepenuhnya dialokasikan, banyak rumah bersubsidi di berbagai provinsi ternyata kosong dan tidak dihuni. Tingkat kekosongan ini dilaporkan mencapai 60 hingga 80 persen.

“Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap penambahan kuota FLPP benar-benar tepat sasaran. Kami perlu memastikan bahwa rumah-rumah bersubsidi ini benar-benar digunakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi kriteria,” kata Iwan dalam acara “Teknologi Properti Sebagai Akselerator Pertumbuhan Ekonomi Nasional”, yang dikutip oleh Antara pada Sabtu (24/8).

FLPP merupakan program subsidi perumahan yang dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dengan menawarkan pinjaman rumah dengan bunga rendah, yakni 5 persen tetap selama masa pinjaman dengan cicilan maksimal 20 tahun. Untuk memenuhi syarat penerimaan KPR FLPP, calon penerima harus belum pernah menerima subsidi atau bantuan perumahan dari pemerintah, tidak memiliki rumah, dan memiliki penghasilan maksimal Rp 8 juta per bulan.

Harga rumah dalam program subsidi FLPP bervariasi mulai dari Rp 166 juta hingga Rp 240 juta per unit, tergantung pada zonasi. Menurut data BP Tapera per 15 Agustus 2024, realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 111.784 unit dengan total nilai Rp13,62 triliun.

Selain masalah penyaluran yang tidak tepat sasaran, Iwan juga menyoroti pekerjaan rumah pemerintah terkait penyediaan perumahan. Salah satu tantangan utama adalah kekurangan data riil mengenai backlog perumahan. Meskipun data menunjukkan penurunan angka backlog dari 12,7 juta unit pada 2021 menjadi 9,9 juta unit pada 2023, ini dianggap hanya sebagai indikasi.

“Kami masih menghadapi tantangan dalam memperoleh data yang spesifik mengenai individu yang benar-benar membutuhkan rumah. Data mengenai kelompok masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni juga masih belum lengkap,” ujar Iwan.

Masalah ini menuntut pemerintah untuk memperbaiki sistem pendataan dan alokasi subsidi perumahan, agar bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan efektif dalam mengatasi masalah perumahan di Indonesia. Pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam proses distribusi bantuan perumahan agar manfaat dari program FLPP dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

(N/014)