JAKARTA -Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaporkan hasil pengawasan intensif terhadap kendaraan angkutan barang yang dilaksanakan sejak 19 Agustus hingga 24 Agustus 2024. Dalam periode tersebut, pihak berwenang telah memeriksa sebanyak 8.096 unit kendaraan angkutan barang dan menemukan bahwa 4.345 kendaraan melakukan pelanggaran. Pengawasan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan keselamatan jalan dan mengurangi angka kecelakaan fatal yang melibatkan angkutan barang.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Irjen Pol Risyapudin Nursin, dalam keterangannya pada Jumat (23/8), menjelaskan bahwa hasil pengawasan menunjukkan tingkat pelanggaran yang signifikan. “Pengawasan dan penegakan hukum ini dilakukan hingga 24 Agustus. Setelah tiga hari dilakukan pengawasan secara intensif, ditemukan bahwa sebagian besar kendaraan barang masih melakukan pelanggaran,” kata Risyapudin.
Detail Pelanggaran Kendaraan Angkutan Barang
Baca Juga:
Risyapudin merinci jenis-jenis pelanggaran yang ditemukan selama pengawasan. Kendaraan angkutan barang paling banyak melanggar ketentuan daya angkut atau overloading, dengan total 2.067 kendaraan atau sekitar 47,57 persen dari seluruh kendaraan yang diperiksa. Pelanggaran terkait dokumen kendaraan juga cukup tinggi, yaitu sebanyak 2.060 kendaraan atau 47,41 persen.
Sementara itu, pelanggaran terkait persyaratan teknis laik jalan mencatat jumlah yang lebih rendah, dengan 96 kendaraan atau 2,21 persen. Pelanggaran pada dimensi kendaraan tercatat sebesar 1,20 persen, dan tata cara muat kendaraan sebesar 1,61 persen.
Baca Juga:
Pengawasan ini dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). Namun, Risyapudin mencatat beberapa kendala yang dihadapi di lapangan. “Terdapat beberapa kendala, antara lain masih banyak kendaraan yang berupaya untuk tidak masuk ke jembatan timbang atau UPPKB,” jelasnya.
Langkah Penegakan Hukum dan Edukasi
Untuk menangani pelanggaran yang ditemukan, kendaraan-kendaraan yang terlibat diberikan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran. Sanksi tersebut mencakup peringatan hingga tilang oleh kepolisian. Diharapkan, sanksi ini akan menimbulkan efek jera bagi pemilik barang, pemilik kendaraan, maupun pengemudi.
Risyapudin juga menyoroti perlunya edukasi lebih lanjut bagi pengemudi dan pemilik kendaraan. “Selain sanksi, masih ada juga kendaraan yang secara sengaja tidak membawa dokumen apapun. Tentunya ini harus terus kita edukasi dan menjadi perhatian kita bersama demi mengedepankan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan,” imbuhnya.
Tantangan dan Upaya ke Depan
Pengawasan dan penegakan hukum ini merupakan bagian dari strategi Kemenhub untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas di Indonesia. Meski hasil pengawasan menunjukkan adanya pelanggaran yang cukup tinggi, langkah-langkah yang diambil diharapkan dapat mengurangi jumlah pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan.
Kemenhub akan terus berupaya mengatasi tantangan yang ada, termasuk mengatasi kendala terkait upaya kendaraan untuk menghindari jembatan timbang. Upaya ini melibatkan peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih ketat, serta pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.
Secara keseluruhan, pengawasan ini menegaskan komitmen Kemenhub untuk memastikan bahwa kendaraan angkutan barang beroperasi sesuai dengan standar keselamatan dan regulasi yang ditetapkan. Ke depan, diharapkan ada peningkatan kesadaran dan kepatuhan di kalangan pengemudi dan pemilik kendaraan, demi mewujudkan jalan yang lebih aman dan efisien di seluruh Indonesia.
(N/014)
MEDAN Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) menggelar Milad ke54 di Medan, Jumat (08/08/2025) malam. Peringatan hari lahir MABMI
Seni dan Budaya
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) mencatat kemajuan signifikan dalam proses penyaluran bantuan pangan berupa beras
Ekonomi
JAKARTA Polisi masih mendalami dugaan pencabulan yang melibatkan Ketua Rukun Tetangga (RT) terhadap seorang anak berusia 12 tahun berini
Hukum dan Kriminal
PEMATANGSIANTAR Dalam suasana yang penuh khidmat dan semangat nasionalisme, pelantikan Pengurus Cabang Keluarga Besar 0216 Forum Komunik
Komunitas
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan telah menyelesaikan proses analisis terhadap 122 juta rekenin
Ekonomi
ASAHAN Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan, Adrea Retha Zulhelfi, resmi dicopot dari jabatannya. Langkah ini diambil menyus
Hukum dan Kriminal
BANGKOK Dua warga negara Malaysia, Ong Yik Leong (26) dan Gan Xiao Zhen (27), menjadi korban pembakaran yang terjadi di area pusat perbe
Internasional
PATI Bupati Pati, Sudewo, akhirnya memutuskan untuk membatalkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) y
Pemerintahan
Berita
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa keselamat
Nasional