Judi Online Belum Mati, PPATK Ungkap Transaksi Turun Rp286 Triliun tapi Modus Pelaku Berubah
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat adanya penurunan signifikan terhadap perputaran dana judi online
NASIONAL
JAKARTA –Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, memberikan apresiasi terhadap dukungan yang diberikan oleh berbagai tokoh seperti Guru Besar, ilmuwan politik, ahli hukum tata negara, akademisi, dan aktivis ’98 yang turun ke jalan di depan Gedung MK, Jakarta, hari ini. Dukungan ini merupakan bentuk protes terhadap dugaan upaya untuk menganulir dua putusan penting MK terkait Pilkada.
Dukungan ini datang setelah adanya kekhawatiran bahwa Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah sedang berusaha merevisi Undang-Undang Pilkada dengan tujuan untuk membatalkan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII. Para tokoh tersebut memilih untuk menyuarakan pendapat mereka dengan berunjuk rasa sebagai bentuk solidaritas dan dukungan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh MK.
Fajar Laksono menyatakan bahwa kedatangan tokoh-tokoh ini membawa pesan yang sangat berarti bagi MK. “Ya, ini bukan yang pertama kali. Kami telah menerima berbagai macam aspirasi dalam berbagai momentum. Kali ini, kami sangat senang dan bangga melihat dukungan dari tokoh-tokoh seperti Guru Besar, seniman, dan akademisi,” ungkap Fajar.
Fajar juga menambahkan bahwa kehadiran para tokoh tersebut memberikan harapan khusus bagi integritas putusan MK. “Melihat kehadiran tokoh-tokoh yang menyampaikan aspirasi mereka, termasuk mahasiswa yang juga mendukung kami, tentu ini menggembirakan. Apa yang disampaikan dalam dukungan ini akan kami sampaikan kepada pimpinan MK,” katanya.
Dalam aksinya, para pendukung MK menegaskan bahwa mereka berharap agar putusan MK dapat dipertahankan dan tidak diubah oleh revisi undang-undang yang tengah dibahas. Dukungan ini dinyatakan setelah hasil putusan MK yang sudah diketok, dan Fajar menjelaskan bahwa aspirasi yang disampaikan akan disampaikan langsung kepada Hakim Konstitusi.
“Tentu kami akan sampaikan pernyataan ini kepada Bapak-Ibu Hakim Konstitusi mengenai bagaimana tindak lanjut dari aspirasi ini. Kami akan menunggu dan melihat bagaimana perkembangan selanjutnya,” ujar Fajar Laksono menutup pernyataannya.
Aksi dukungan ini menunjukkan betapa pentingnya peran berbagai elemen masyarakat dalam menjaga dan mengawasi jalannya sistem hukum dan konstitusi di Indonesia. Dukungan ini tidak hanya menjadi sinyal bagi MK, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika demokrasi di negara ini, di mana masyarakat aktif terlibat dalam pengawasan dan penegakan hukum.
(N/014)
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat adanya penurunan signifikan terhadap perputaran dana judi online
NASIONAL
JAKARTA Rencana pemerintah membangun Universitas Republik Indonesia (URI) untuk mencetak calon pejabat negara mendapat sorotan dari Komisi
PENDIDIKAN
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto mengklaim pemerintah berhasil melakukan efisiensi anggaran dengan mencegah kebocoran keuangan negar
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia menyiapkan rencana besar untuk memperluas jaringan perkeretaapian nasional hingga mencapai sekitar 14.000 k
NASIONAL
JAKARTA Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea angkat bicara terkait laporan sejumlah organisasi wartawan ke Polda Metro Jaya atas perny
NASIONAL
JAKARTA Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengungkap cerita di balik keputusannya mundur sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda
NASIONAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) kembali mengalami penurunan tajam pada perdagangan Jumat (24/7/2026). Harga emas 24 k
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) kembali menguat terhadap rupiah pada perdagangan Jumat (24/7/2026). Mata uang Paman Sam ber
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengawali perdagangan Jumat (24/7/2026) dengan tekanan. Indeks saham utama Indonesia dibuka m
EKONOMI
JAKARTA Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Prof Tjandra Yoga Aditama, memberikan tiga pesan penting kepada Kepala Badan
NASIONAL