Kemensos Pastikan Pencairan Bansos PKH dan BPNT Bagi Penerima Baru Segera Tersalurkan
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat ada sebanyak tiga juta penerima baru bantuan sosial (bansos) yang masih menunggu pencaira
EKONOMI
JAMBI –Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan kunjungan ke Suku Anak Dalam (SAD) di kawasan Bukit Dua Belas, Jambi. Kunjungan ini bertujuan untuk menilai langsung kondisi SAD serta menyampaikan rencana pemerintah dalam menata kehidupan mereka yang selama ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk akses kesehatan, pendidikan, dan perubahan lingkungan yang disebabkan oleh ekspansi lahan perusahaan sawit.
Dalam pertemuannya dengan para kepala suku atau Tumenggung, Risma mengungkapkan komitmennya untuk membentuk sebuah kawasan khusus bagi SAD. “Tadi sudah ada kesepakatan dengan para Tumenggung untuk membuat suatu kawasan. Jadi jika mereka kesulitan, mereka bisa pindah ke tempat ini yang juga telah kita siapkan. Nanti kita akan menukarnya, supaya mudah untuk memantau mereka,” kata Risma.
Menurut Risma, langkah ini diambil untuk mempermudah distribusi bantuan sosial dan pengawasan, mengingat tantangan SAD dalam memperoleh akses ke layanan dasar. “Saya minta agar satu kecamatan bisa ditetapkan. Ini terkait dengan bantuan sosial yang harus kami berikan. Sangat berisiko jika mereka berpindah-pindah tempat,” imbuhnya.
Suku Anak Dalam sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah karena lokasi mereka yang sulit dijangkau. Risma menjelaskan bahwa membentuk kawasan khusus akan mempermudah akses bantuan. “Kita sulit mencari mereka. Jika dibentuk kawasan, SAD akan lebih terjangkau bantuan pemerintah,” katanya.
Dalam kunjungannya, Risma juga mengungkapkan kekhawatirannya tentang ketergantungan SAD pada lingkungan sekitar yang bisa terpengaruh oleh cuaca dan kondisi alam. “Saya khawatir mereka tidak bisa makan karena kondisi cuaca dan alam yang tidak menentu. Sekarang kita sudah ada kesepakatan, dan saya akan berdiskusi dengan provinsi, DPR, dan daerah untuk perekaman KTP,” ungkapnya.
Risma juga berjanji untuk mencari solusi agar tradisi melangun—tradisi pindah tempat saat ada keluarga yang meninggal—tetap dapat dilakukan oleh SAD tanpa mengganggu pengawasan pemerintah. “Kami akan carikan solusi supaya mereka tetap bisa pindah namun di lingkungan yang sudah kita tetapkan,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah berencana untuk membangun fasilitas seperti rumah dan sekolah serta mencari solusi mata pencaharian yang sesuai dengan kebiasaan SAD. Kerja sama dengan Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/PBN juga akan dilakukan untuk menyediakan berbagai sumber daya, termasuk ternak ikan, madu, burung puyuh, dan pertanian.
“Meski kami masih mencari lokasi yang tepat, konsepnya adalah agar mereka tetap bisa menjalankan tradisi mereka dan tetap bisa mendapatkan pendidikan. Kami tidak ingin menghilangkan adat mereka tetapi ingin memastikan mereka tetap bisa mendapatkan akses yang layak,” kata Risma.
Risma menekankan bahwa SAD harus benar-benar memanfaatkan kawasan yang akan disediakan oleh pemerintah. “Kita sudah berhasil dengan konsep yang kita ajukan. Sekarang kita tinggal mencari lokasi yang tepat dan memastikan implementasinya berjalan lancar,” katanya.
Di sisi lain, Ketua kelompok KK Suku Anak Dalam, Tumenggung Ngalembo, mengeluhkan masalah yang mereka hadapi akibat ekspansi lahan perusahaan sawit yang meluas di Jambi. Menurutnya, SAD sering terpaksa bergantung pada brondol sawit dan mengalami kekerasan dari pihak penjaga perusahaan. Selain itu, limbah dari perusahaan juga mencemari sumber air yang digunakan oleh SAD.
“Harapan kami adalah pemerintah pusat bisa memperhatikan kondisi kami, agar anak-anak kami bisa maju dan sekolah dengan normal. Kami juga berharap hak atas tanah adat kami dilindungi,” kata Tumenggung Ngalembo. Ia menambahkan, dampak dari limbah perusahaan terhadap kesehatan mereka juga harus menjadi perhatian.
Kunjungan ini merupakan langkah awal dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan Suku Anak Dalam sambil menghormati adat istiadat mereka dan memastikan akses yang layak terhadap pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian. Menteri Sosial Tri Rismaharini berharap langkah-langkah yang diambil akan memberikan perubahan positif dan berkelanjutan bagi komunitas SAD di Jambi.
(N/014)
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat ada sebanyak tiga juta penerima baru bantuan sosial (bansos) yang masih menunggu pencaira
EKONOMI
JAKARTA Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan penetapan tarif global baru sebesar 10 beberapa jam setelah Mahkamah Agung
EKONOMI
ATAMBUA, NTT Kasus dugaan rudapaksa yang menyeret nama Petrus Yohannes Debrito Armando Djaga Kota alias Piche Kota, jebolan Indonesian Id
HUKUM DAN KRIMINAL
BALIGE Kapten Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Kaldera Toba, TS (52), ditemukan meninggal dunia di dalam kapal yang bersandar di Pelabuha
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR, BALI Menjelang Bulan Suci Ramadhan, jajaran Polsek Denpasar Timur (Dentim) meningkatkan intensitas patroli melalui Kegiatan Ru
NASIONAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan sumber biaya yang akan digunakan untuk pengiriman 8.000 pasukan TNI Indonesia ke Gaza,
POLITIK
MEDAN Polrestabes Medan mengungkap dugaan kasus perdagangan bayi di Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menunjuk Chandra Dalimunthe sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Markas Besar Polri menyampaikan permohonan maaf atas dugaan penganiayaan yang dilakukan seorang anggota Brimob terhadap dua pela
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendesak penegakan hukum maksimal terhadap anggota Brimob yang diduga mengan
HUKUM DAN KRIMINAL