Pemprov Sumut Permudah Bayar Pajak Kendaraan, Warga Tak Lagi Wajib Bawa KTP Pemilik Lama
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerapkan kebijakan baru dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun
EKONOMI
JAKARTA – Kontroversi baru menyelimuti perayaan HUT RI ke-79, kali ini terkait dengan para anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024. Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan yang melarang 18 anggota Paskibraka putri mengenakan jilbab selama upacara pengibaran bendera di Istana Negara IKN pada 17 Agustus mendatang.
Kekecewaan PPI
Ketua Umum PP PPI, Gousta Feriza, mengungkapkan ketidakpuasan pihaknya dalam jumpa pers yang digelar di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ia menilai bahwa keputusan melarang penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka putri merupakan hal yang baru pertama kali terjadi sejak Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengambil alih tanggung jawab pengelolaan Paskibraka pada tahun 2022. Sebelumnya, tanggung jawab tersebut dipegang oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
“Padahal ada 18 dari utusan provinsi yang sejak awal mereka datang mengenakan jilbab. Makanya teman-teman dari provinsi juga pada protes semua, dan hari ini kita (pengurus pusat) menyatakan sikap,” ungkap Gousta.
Menurut Gousta, para anggota Paskibraka putri tersebut telah menjalani latihan dan persiapan terakhir sambil mengenakan jilbab. “Mengapa pada waktu pertama kali mereka tiba di pemusatan latihan masih diperkenankan menggunakan hijab atau jilbab, juga pada saat-saat latihan, renungan suci dan bahkan gladi mereka masih diizinkan menggunakan hijab atau jilbab?” tanya Gousta.
Kontroversi dan Kritik
Keputusan untuk melarang penggunaan jilbab pada saat pengukuhan menimbulkan polemik yang mendalam. Gousta menilai bahwa hal ini tidak hanya mengabaikan kebinekaan Indonesia tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
“Lalu kenapa pada saat pengukuhan ‘dilarang’ menggunakan hijab atau jilbab atau bahasa lain ‘diseragamkan’ untuk tidak menggunakan hijab atau jilbab?” sambungnya. Gousta menilai keputusan ini sebagai langkah mundur yang bisa mencederai semangat kebinekaan dan keberagaman yang menjadi salah satu pilar negara Indonesia.
Menurut Gousta, penggunaan jilbab oleh anggota Paskibraka putri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas mereka dalam mengibarkan bendera. Dia berharap agar keputusan tersebut dapat ditinjau kembali agar tidak menciptakan kesan bahwa keberagaman dianggap sebagai halangan dalam pelaksanaan tugas kenegaraan.
Harapan untuk Kebinekaan
Dengan adanya polemik ini, PPI berharap ada peninjauan ulang atas keputusan yang dianggap kontroversial tersebut. Gousta menekankan bahwa semangat kebinekaan dan penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila harus tetap dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Pancasila harus diterjemahkan dalam tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai luhur, bukan sebaliknya. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menghargai keberagaman,” pungkasnya.
Dengan sikap tegas dari PPI ini, diharapkan ada perubahan yang positif dalam pengelolaan Paskibraka di masa mendatang, yang lebih inklusif dan mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
(K/09)
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerapkan kebijakan baru dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun
EKONOMI
JAKARTA Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima audiensi perwakilan massa buruh dalam rangka aksi Hari Buruh Internasional atau
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menceritakan perjalanan politiknya yang telah lima kali mengikuti kontestasi pemilihan presiden (pi
POLITIK
MEDAN Sidang gugatan wanprestasi terkait proyek pembangunan Biara FSE di Medan kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap fenomena korupsi di kalangan pejabat berpendidikan tinggi dan ber
POLITIK
JAKARTA Wacana pembentukan tim asesor untuk menentukan status aktivis hak asasi manusia (HAM) menuai penolakan dari anggota DPR RI. Angg
POLITIK
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru terkait skema pembagian pendapatan antara pengemudi ojek online (ojol) d
EKONOMI
MEDAN Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja di Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar aksi unjuk ra
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat Indonesia, khususnya untuk
POLITIK
MEDAN Direktur Utama PT Toba Surimi Industries Tbk, Gindra Tardy, diperiksa sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pemalsuan cek dan pe
HUKUM DAN KRIMINAL