
Sidang Hasto Kristiyanto: Mantan Hakim MK Sebut SOP Tak Bisa Kalahkan Undang-Undang
JAKARTA Sidang kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekretaris Jende
Nasional
BATU BARA -Penjabat (Pj) Bupati Batu Bara H. Heri Wahyudi Marpaung, S.STP, M.AP menghadiri rapat koordinasi regional upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 2024, di Ruang Heritage, Kemenko PMK Jl. Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta Pusat, Senin (05/08/2024).
Turut hadir Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Gubernur dari 7 Provinsi dan 26 bupati/ walikota wilayah Sumatera. Dalam kegiatan tersebut Pj. Bupati Heri turut didampingi oleh Kepala Bappelitbangda Arif Hanafiah.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Inpres Nomor 4 tahun 2022 dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dan rilis angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem Tahun 2024 oleh BPS.
Baca Juga:
Penanganan kemiskinan ekstrem merupakan suatu upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan pada lapisan kemiskinan terendah yaitu masyarakat yang berpendapatan kurang dari 10.739 per hari untuk satu orang atau 322.170 per bulan.
Kegiatan rapat ini merupakan wadah untuk meningkatkan kolaborasi antar pemerintah daerah dan pusat untuk secara bersama sama menurunkan angka kemiskinan ekstrem yang di targetkan 0% pada tahun 2024.
Baca Juga:
Pada saat ini angka kemiskinan Kabupaten Batu Bara menurun dengan signifikan dari 11.88 % pada Tahun 2020 menjadi 10.94% pada Tahun 2024, Angka tersebut masih berada di atas Angka Nasional (9.03 %) dan Provinsi Sumatera Utara (7,99%) dan angka kemiskinan ekstrem Batu Bara juga menunjukkan penurunan dari 2.23 % pada tahun 2021 dan 1.42% di tahun 2023.
Dalam rapat tersebut juga ditekankan untuk kabupaten/kota mengupayakan percepatan penanganan kemiskinan ektrem melalui kolaborasi berbagai sumber pendanaan serta melibatkan lembaga pemerintah dan non pemerintah, swasta, dan filantropi untuk berperan aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Salah satunya yaitu peranan dana Corporate Social Resposibility (CSR) sangat dibutuhkan untuk membantu upaya Pemerintah Daerah mengentaskan kemiskinan melalui tiga strategi Nasional yaitu peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan biaya hidup, mengurangi kantong kantong kemiskinan di wilayah khusus penanganan kemiskinan (Kantong-kantong Kemiskinan) di Kabupaten Batu Bara.
Dalam kegiatan ini PJ Bupati menyampaikan akan bersinergi untuk menurunkan angka kemiskinan salah satunya melalui perusahaan – perusahaan yang ada di kabupaten batu bara semoga upaya ini menjadi berkah untuk kita semua di Kabupaten Batu Bara.
(N/014)
JAKARTA Sidang kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekretaris Jende
NasionalMEDAN Pemerintah Kota Medan membuka pintu kerja sama digitalisasi transportasi publik, dengan menyambut baik tawaran dari salah satu per
PemerintahanJAKARTA Perseteruan panas antara dokter kecantikan Reza Gladys dan artis kontroversial Nikita Mirzani terus berlanjut di jalur hukum. Me
EntertainmentWASHINGTON, D.C. Di tengah memanasnya ketegangan antara Israel dan Iran, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa d
InternasionalST. PETERSBURG, RUSIA Presiden Rusia Vladimir Putin menerima Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan bilater
InternasionalJAKARTA Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justrin Adrian, menegaskan bahwa ondelondel sebagai ikon
Seni dan BudayaBALIGE Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Angkatan Muda Pomparan Tuan Odjur (FKAMPTO) Siahaan melakukan aksi unjuk rasa di
PendidikanJAMBI Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Buruh Jurnalis (DPD FSBJ) Jambi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pertamina Jambi. Da
KomunitasMUARO JAMBI Konflik agraria antara masyarakat Desa Sogo, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi dengan PT Bukit Bintang Sawit (BBS) kemba
Pertanian AgribisnisJAMBI Kepolisian Daerah (Polda) Jambi menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Tahun Anggaran 2025
Nasional