Driver Ojol Mulai Berdatangan Demo di Kemnaker Tuntut THR, Matikan Aplikasi Sebagai Bentuk Solidaritas

JAKARTA -Massa aksi yang terdiri dari pengemudi ojek online (ojol) dari Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mulai berdatangan ke depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Senin (17/2/2025) sekitar pukul 10.38 WIB. Mereka menggelar unjuk rasa untuk menyuarakan tuntutan terkait kesejahteraan pengemudi ojol, khususnya mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan pengurangan biaya aplikasi.

Massa aksi yang berjumlah sekitar 500 hingga 700 orang itu membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi tuntutan mereka. Mereka meminta agar pemerintah memberikan THR untuk pengemudi ojol dan mengurangi biaya potongan aplikasi yang saat ini dirasa memberatkan.

Salah satu pengemudi ojol yang turut serta dalam aksi tersebut, Solih (60), mengungkapkan bahwa meski ia mematikan aplikasinya sebagai bentuk solidaritas, ia tetap bekerja sejak pagi untuk mengantar penumpang. "Pagi narik dulu, mau pada berangkat kerja," kata Solih. Ia juga menambahkan bahwa potongan biaya aplikasi yang saat ini mencapai 30 persen sangat memberatkan para pengemudi ojol. "Potongan aplikasi 30 persen, argo murah," tambahnya.

Ketua SPAI, Lily Pujiati, menegaskan bahwa aksi ini bertujuan untuk menuntut THR bagi pengemudi ojol dan mendesak Kemnaker untuk segera merumuskan regulasi mengenai hal tersebut. "Kami menuntut THR untuk ojol dan mengawal regulasi THR Ojol yang akan diterbitkan Kemnaker," ungkap Lily.

Lily juga menyampaikan bahwa pengemudi ojol telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian melalui bisnis platform, namun mereka merasa kesejahteraan mereka tidak diperhatikan. "Bisnis platform sangat diuntungkan dengan super profit yang tinggi, namun kesejahteraan pengemudi ojol sangat memprihatinkan," ujarnya.

Aksi ini juga mencakup aksi "off bid" atau pemadaman aplikasi secara massal di berbagai kota, sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan. Para pengemudi ojol berharap pemerintah dan perusahaan aplikasi dapat mendengarkan aspirasi mereka demi terciptanya keadilan sosial.

(kp/n14)