"Ini dianggap saja sebagai CSR," kata Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), menjelaskan bagaimana perusahaan lebih memilih untuk membayar uang kepada preman untuk menghindari gangguan operasional.
Bentuk-Bentuk Gangguan Lainnya:
Baca Juga:
Selain pemalakan, beberapa modus lainnya yang dilakukan ormas preman adalah intervensi dalam penerimaan karyawan, pungutan untuk bahan bangunan tertentu, hingga pungutan uang keamanan untuk kendaraan logistik yang keluar masuk kawasan industri.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat, Ning Wahyu, mengungkapkan bahwa lemahnya penegakan hukum memperburuk kondisi ini dan menurunkan kepercayaan investor.
Baca Juga:
"Ketidaktegasan dalam menangani gangguan ini semakin memperburuk kondisi dunia usaha serta dapat menurunkan kepercayaan para investor," tambahnya.
Dampak Negatif Terhadap Investasi:
Akibat dari maraknya premanisme ini, banyak investor yang memilih untuk tidak melanjutkan investasinya atau bahkan memilih untuk menarik diri dari Indonesia. Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menyatakan bahwa negara merugi hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal atau keluar dari kawasan industri.
Banyak pemodal asing lebih memilih untuk menanamkan modal mereka di negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia, yang memiliki sistem perizinan yang lebih mudah dan biaya yang lebih rendah. Hal ini memperburuk daya saing industri Indonesia.
Polri Siap Menindak Tegas Premanisme:
Polri juga siap menindak tegas premanisme yang mengancam dunia usaha dan stabilitas ekonomi nasional. "Polri tidak akan menoleransi segala bentuk premanisme yang mengancam investasi dan stabilitas ekonomi nasional," tegas Karo Penmas Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko.
Dengan meningkatnya aksi premanisme, banyak perusahaan yang terpaksa harus merumahkan karyawannya, terutama di sektor industri padat karya seperti tekstil, garmen, sepatu, dan elektronik.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melaporkan bahwa lebih dari 60.000 pekerja telah di-PHK selama Januari-Februari 2025, akibat dampak buruk dari praktik premanisme dan kesulitan ekonomi lainnya.
JAKARTA Rumah kediaman politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Ahmad Sahroni yang terletak di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dikepung ol
Nasional
SIKKA Kodim 1603/Sikka, melalui jajaran Koramil, menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjual beras Stabilisasi Pasokan dan Harga
Ekonomi
PADANG SIDIMPUAN Ratusan jamaah Sholat Dzuhur bersama, termasuk komunitas ojek online (ojol) di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, mengg
Nasional
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, Sumatera Utara, resmi menunda sementara kegiatan Car Free Night (CFN) yang dijadwalkan pada Sabtu
Pariwisata
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menyalurkan lebih dari 69 ton beras premium kepada masyarakat yang tersebar di 32 keca
Ekonomi
TANGERANG Stand Kabupaten Simalungun mencuri perhatian pengunjung di ajang Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2025 yang digelar di Indonesia Conven
Ekonomi
JAKARTA Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengingatkan bahwa aksi demonstrasi yang memanas da
Ekonomi
BOGOR Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara soal desakan agar dirinya mundur dari jabatannya, pasca insiden tewasnya pengemu
Nasional
KARANGSAEM Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Palemahan Kedas (PSBS PADAS) Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, kembali menekankan pentin
Pemerintahan
TAPSEL Masyarakat Kecamatan Sayurmatinggi, Tapanuli Selatan, tengah dihebohkan dengan insiden pelemparan mobil ambulance milik Puskesmas S
Peristiwa