"Ini dianggap saja sebagai CSR," kata Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), menjelaskan bagaimana perusahaan lebih memilih untuk membayar uang kepada preman untuk menghindari gangguan operasional.
Bentuk-Bentuk Gangguan Lainnya:
Selain pemalakan, beberapa modus lainnya yang dilakukan ormas preman adalah intervensi dalam penerimaan karyawan, pungutan untuk bahan bangunan tertentu, hingga pungutan uang keamanan untuk kendaraan logistik yang keluar masuk kawasan industri.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat, Ning Wahyu, mengungkapkan bahwa lemahnya penegakan hukum memperburuk kondisi ini dan menurunkan kepercayaan investor.
"Ketidaktegasan dalam menangani gangguan ini semakin memperburuk kondisi dunia usaha serta dapat menurunkan kepercayaan para investor," tambahnya.
Dampak Negatif Terhadap Investasi:
Akibat dari maraknya premanisme ini, banyak investor yang memilih untuk tidak melanjutkan investasinya atau bahkan memilih untuk menarik diri dari Indonesia. Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menyatakan bahwa negara merugi hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal atau keluar dari kawasan industri.
Banyak pemodal asing lebih memilih untuk menanamkan modal mereka di negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia, yang memiliki sistem perizinan yang lebih mudah dan biaya yang lebih rendah. Hal ini memperburuk daya saing industri Indonesia.
Polri Siap Menindak Tegas Premanisme:
Polri juga siap menindak tegas premanisme yang mengancam dunia usaha dan stabilitas ekonomi nasional. "Polri tidak akan menoleransi segala bentuk premanisme yang mengancam investasi dan stabilitas ekonomi nasional," tegas Karo Penmas Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko.
Dengan meningkatnya aksi premanisme, banyak perusahaan yang terpaksa harus merumahkan karyawannya, terutama di sektor industri padat karya seperti tekstil, garmen, sepatu, dan elektronik.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melaporkan bahwa lebih dari 60.000 pekerja telah di-PHK selama Januari-Februari 2025, akibat dampak buruk dari praktik premanisme dan kesulitan ekonomi lainnya.
MEDAN Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai silaturahmi antara jajaran pengurus Forum Komunikasi Lembaga Adat (Forkala) Kota Me
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa mening
PERISTIWA
JAKARTA Sejumlah aplikasi berbasis permainan kembali ramai diperbincangkan karena diklaim dapat menghasilkan saldo dompet digital. Salah
EKONOMI
TAPANULI SELATAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara akan menyelidiki isu dugaan keterlibatan oknum TNI dalam penindakan tambang emas ilega
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden dan wakil presiden ke Istana Negara pada Senin malam (3/3/2026) untuk
POLITIK
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembinaan kemandirian warga binaan
NASIONAL
BADUNG Petugas Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai menggagalkan dugaan upaya masuk ilegal ol
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Penutupan jalur udara di kawasan Timur Tengah berdampak signifikan pada penerbangan internasional dari Bandara I Gusti Ngurah Rai
NASIONAL
JAKARTA Pelaksanaan project streamlining perusahaan asuransi dalam ekosistem PT Danantara Asset Management (Persero) bukan sekadar keput
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Militer Israel mengklaim telah menghancurkan Kantor Kepresidenan Iran dan sejumlah fasilitas strategis lain, termasuk gedung Dew
INTERNASIONAL
