SURABAYA -Aksi unjuk rasa mahasiswa menolak pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Senin (24/3/2025), berakhir ricuh.
Massa yang awalnya menyampaikan aspirasi secara damai mulai melempar batu, petasan, dan molotov ke arah aparat kepolisian yang berjaga.
Home
Sebagai respons, polisi menggunakan water cannon dan melibatkan pasukan Brimob untuk membubarkan massa. Beberapa polisi mengalami luka akibat lemparan benda keras dan petasan.
Hingga pukul 18.00 WIB, situasi di sekitar Gedung Grahadi masih mencekam, dengan polisi terus berupaya mengendalikan keadaan.
Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan, mengimbau massa untuk kembali ke rumah masing-masing dan menekankan bahwa penyampaian aspirasi harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Ia juga menyebut bahwa beberapa demonstran telah ditangkap karena diduga sebagai provokator, dan proses pendataan serta penyelidikan lebih lanjut sedang dilakukan.
Aksi ini mencerminkan ketegangan terkait pengesahan UU TNI, dengan mahasiswa yang merasa tidak dilibatkan dalam proses perumusan undang-undang tersebut.
Mereka menuntut transparansi dan partisipasi dalam pembuatan kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas.
(bs/n14)
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berhasil melelang 10 un
Hukum dan Kriminal
Jakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
Politik
JAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
Pemerintahan
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan
