
Rocky Gerung Hadir di SMA Plus Efarina, Bupati Simalungun: Ini Momentum Lahirkan Generasi Emas
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Sar
PendidikanTANGSEL -Ketegangan terjadi antara pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan organisasi masyarakat GRIB Jaya di atas lahan sengketa di Jalan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Sabtu (24/5/2025).
Perselisihan ini dipicu permintaan GRIB Jaya agar BMKG menunjukkan surat perintah eksekusi resmi dari pengadilan sebelum mengambil alih lahan yang diklaim sebagai milik negara.
Hika, perwakilan GRIB Jaya sekaligus kuasa hukum pihak ahli waris, menegaskan bahwa pihaknya tidak keberatan menyerahkan lahan tersebut, namun prosesnya harus melalui mekanisme hukum yang sah.
"Silakan ambil alih tanah ini dengan mekanisme yang benar, ditandai dengan adanya surat perintah eksekusi dari pengadilan dan dibacakan oleh juru sita," ujar Hika di lokasi.
Ketegangan memuncak setelah pertemuan awal yang berlangsung damai berubah menjadi adu mulut antara perwakilan kedua pihak. Hika menilai tindakan eksekusi paksa tanpa surat resmi bisa dianggap sebagai praktik premanisme.
"Kalau tanpa surat eksekusi, lalu dieksekusi paksa, yang preman itu BMKG atau ahli waris?" tanyanya dengan nada tajam.
Sementara itu, perwakilan BMKG yang hadir lebih memilih untuk tidak meladeni pernyataan dari GRIB dan hanya mencatat situasi di lapangan.
BMKG sebelumnya telah melaporkan dugaan pendudukan ilegal oleh ormas terhadap aset tanah negara kepada Polda Metro Jaya. Dalam laporan bernomor e.T/PL.04.00/001/KB/V/2025, BMKG memohon bantuan pengamanan terhadap aset seluas 127.780 meter persegi di Kelurahan Pondok Betung.
"BMKG memohon bantuan untuk melakukan penertiban terhadap ormas yang tanpa hak menduduki tanah negara," ujar Plt Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Akhmad Taufan Maulana.
Taufan menyebut konflik lahan ini telah mengganggu pembangunan gedung arsip BMKG yang dimulai sejak November 2023. Selama hampir dua tahun, aktivitas konstruksi terhambat akibat klaim ahli waris dan aksi massa yang memaksa pekerja meninggalkan lokasi.
Papan proyek BMKG juga disebut telah ditutupi spanduk bertuliskan klaim kepemilikan lahan oleh ahli waris, bahkan bendera ormas terpasang di area yang disengketakan.*
(km/j006)
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Sar
PendidikanPADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan bersama Polres Padangsidimpuan dan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tapanuli
PemerintahanKAMPUNG TENGAH Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah tengah menelusuri laporan dugaan pemerasan terhadap sejumlah Aparatur Sipil Nega
Hukum dan KriminalJAKARTA Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2
PolitikPARAPAT Pengamat politik sekaligus filsuf, Rocky Gerung, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah, kali ini menyor
NasionalTAKENGON Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bener Meriah resmi melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda)
PolitikOlehRachmat Jayadikarta SE,.adsenseKELANGKAAN Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan sejumlah provinsi lain d
OpiniJAKARTA Hasil undian cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2025 resmi diumumkan dan langsung menyita perhatian publik. adsenseTim
OlahragaJAKARTA Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat capaian signifikan dalam upaya pembera
Hukum dan KriminalMEDAN Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar, menerima permintaan maaf dari Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan terkait insiden
Hukum dan Kriminal