Dugaan Penyimpangan Proyek Rehab SLB Batu Bara Rp1,7 Miliar Dilaporkan ke Kejari
BATU BARA Dugaan penyimpangan dalam proyek rehabilitasi asrama SLB Negeri Batu Bara tahun anggaran 2024 senilai Rp1,7 miliar dilaporkan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) milik Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyeruak ke permukaan dan menjadi perhatian nasional.
Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial ini, diduga kuat telah dimanfaatkan secara pribadi oleh sejumlah anggota DPR RI, khususnya dari Komisi XI.
Dana tersebut disalurkan melalui yayasan-yayasan yang ditunjuk langsung oleh para anggota dewan. Praktik ini terungkap melalui laporan hasil analisis PPATK serta pengaduan masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Salah satu nama yang kini disorot publik adalah Gus Irawan Pasaribu, anggota DPR RI yang pernah menjabat di Komisi XI dan VII DPR. Ia diduga memiliki keterkaitan dengan aliran dana CSR dari BI, OJK, bahkan Tambang Emas Martabe ke Yayasan Keluarga Pasaribu.
ALO MA HAMI Desak KPK Periksa Yayasan Penerima Dana CSR
Ketua Umum Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat (GEMMA PETA INDONESIA), Baron Harahap, menyatakan pihaknya bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan dan mahasiswa tergabung dalam ALO MA HAMI (Aliansi Lintas Organisasi Masyarakat dan Himpunan Mahasiswa Indonesia) akan melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung KPK.
"Kami menerima laporan dari masyarakat Tapanuli Selatan dan Kota Padangsidimpuan tentang dugaan aliran dana CSR ke yayasan keluarga Pasaribu. Kami akan kawal kasus ini dan meminta KPK memeriksa aliran dana CSR BI, OJK, dan Tambang Martabe secara menyeluruh," ujar Baron kepada media, Sabtu (23/8/2025).
Ia juga menegaskan bahwa KPK harus bertindak transparan, dan tidak tebang pilih dalam membongkar jaringan korupsi yang melibatkan para elite politik di Senayan.
Konstruksi Kasus: Dana CSR untuk Yayasan Anggota Dewan
PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan dalam konferensi pers (7/8/2025) bahwa:
Komisi XI DPR memiliki kewenangan menyetujui anggaran tahunan BI dan OJK.
Dalam rapat tertutup, disepakati bahwa BI dan OJK menyalurkan dana CSR kepada masing-masing anggota Komisi XI.
BATU BARA Dugaan penyimpangan dalam proyek rehabilitasi asrama SLB Negeri Batu Bara tahun anggaran 2024 senilai Rp1,7 miliar dilaporkan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis terhadap tiga terdakwa dalam perkara dugaan korups
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Paskah 2026 kepada umat Kristiani di Indonesia. Ia mengajak
NASIONAL
JAKARTA PSSI menegaskan proses naturalisasi pemain diaspora yang memperkuat Timnas Indonesia telah dilakukan secara sah sesuai ketentuan
OLAHRAGA
JAKARTA Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan masih tinggi di tengah ketidakpastian global. S
EKONOMI
TORAJA UTARA Perkelahian yang melibatkan aparat keamanan terjadi di sebuah tempat hiburan malam di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Sela
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo menilai keputusan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto untuk tidak menaikkan harga bahan
EKONOMI
JAKARTA Panglima TNI Agus Subiyanto menginstruksikan prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian di Lebanon untuk menghentikan selu
NASIONAL
JAKARTA Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memprediksi kemunculan fenomena iklim ekstrem yang disebut Godzilla El Nino mulai Apri
NASIONAL
TEHERAN Pemerintah Iran mendesak negaranegara Arab untuk mengusir pasukan Amerika Serikat dari pangkalan militer di kawasan Timur Tenga
INTERNASIONAL