KPK Panggil Pejabat ESDM, Kasus Gratifikasi Batu Bara Masuki Babak Baru
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Direktur Pembinaan Pengusaha Batu Bara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kemen
NASIONAL
JAKARTA – Tahapan penting menuju Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 telah mencapai salah satu titik krusial.
Tim Penjaringan resmi menyelesaikan proses verifikasi berkas bakal calon Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan (DK) untuk masa bakti 2025–2030.
Hasilnya, dua calon Ketua Umum dan dua calon Ketua DK dinyatakan memenuhi syarat untuk melaju dalam kontestasi yang akan digelar di Cikarang, Bekasi, pada tanggal 29–30 Agustus 2025.
Ketua Tim Penjaringan, Zulkifli Gani Ottoh, yang akrab disapa Zugito, menegaskan bahwa proses verifikasi telah dilakukan dengan cermat dan menyeluruh oleh seluruh anggota tim.
"Setelah diverifikasi oleh Tim Penjaringan, maka dua calon Ketua Umum dan dua calon Ketua DK resmi dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon dalam Kongres PWI 2025," ujar Zugito dalam keterangan pers, Selasa (26/8).
Hasil Verifikasi Dukungan
- Akhmad Munir, bakal calon Ketua Umum, awalnya mengantongi dukungan dari 17 PWI Provinsi. Namun, setelah diverifikasi, hanya 15 dukungan yang sah. Dukungan dari Riau dianggap tidak sah karena tidak bermaterai, sementara Banten didiskualifikasi karena dukungan ganda.
- Hendry Ch. Bangun, calon lainnya, dari 14 dukungan yang masuk, hanya 13 yang sah, juga karena dukungan ganda dari Banten.
- Untuk posisi Ketua DK, Atal S. Depari yang awalnya didukung 15 PWI Provinsi, sah memperoleh 13 dukungan setelah dua dinyatakan tidak sah karena alasan serupa.
- Sihono HT, juga memperoleh 13 dukungan sah dari total awal 14.
Kedua pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat karena telah memperoleh dukungan lebih dari 20% dari total PWI Provinsi, atau setidaknya delapan dukungan sebagaimana diatur dalam ketentuan organisasi.
Selain menyelesaikan tahapan verifikasi, Tim Penjaringan juga membahas penyusunan Pakta Integritas yang akan ditandatangani tidak hanya oleh panitia kongres (Steering Committee dan Organizing Committee), tetapi juga oleh seluruh calon Ketua Umum, calon Ketua DK, serta seluruh Ketua PWI Provinsi.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Direktur Pembinaan Pengusaha Batu Bara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kemen
NASIONAL
JAKARTA Sebanyak 15 perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno, Universitas MH Thamrin, dan Universitas Terbuka memberikan tenggat w
POLITIK
MEDAN Akses jaringan internet dilaporkan mengalami gangguan hingga tidak dapat digunakan selama beberapa jam saat aksi unjuk rasa mahasi
POLITIK
JAKARTA Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Jakarta membubarkan diri
POLITIK
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan menghentikan sementara penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur seko
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima 15 perwakilan mahasiswa yang sebelumnya menggelar aksi demonstrasi di kawasan Jal
POLITIK
JAKARTA Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan perbaikan terhadap usulan anggaran tahun 2027. Per
POLITIK
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Angg
EKONOMI
MEDAN Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus, meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan praktik jual beli dapur dala
POLITIK
BANDA ACEH Analis kebijakan publik Dr. Nasrul Zaman melayangkan kritik terhadap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta
NASIONAL