JAKARTA -Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa pihak kepolisian telah menyita sebanyak 10 ton minyak goreng bersubsidi Minyakita yang tidak sesuai dengan takaran yang telah ditetapkan.
Penemuan tersebut didasarkan pada inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan pada Minggu (9/3/2025).
Dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Amran mengatakan bahwa laporan tersebut diterima langsung dari Mabes Polri, yang selanjutnya berkoordinasi dengan Kapolri untuk mengambil langkah cepat.
Baca Juga:
"Sebanyak 10 ton barang bukti telah disita dalam sidak yang dilakukan pada Minggu kemarin.
Kami sangat menyayangkan penyelewengan ini dan menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menindak tegas praktik seperti ini," ujar Amran.
Baca Juga:
Sidak tersebut ditemukan di wilayah Jabodetabek, di mana sejumlah produk Minyakita yang dijual tidak sesuai dengan takaran yang seharusnya, berpotensi merugikan konsumen yang bergantung pada produk minyak goreng bersubsidi ini.
Amran menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir penyelewengan yang merugikan rakyat, terutama pada produk yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat seperti minyak goreng.
"Yang jelas harus ditindak," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menambahkan bahwa masalah ini telah menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, kasus penyelewengan ini pertama kali mencuat setelah viral di media sosial, kemudian dikonfirmasi melalui sidak yang dilakukan langsung oleh Menteri Amran.
"Pemerintah, khususnya Pak Presiden Prabowo, memiliki garis kebijakan yang jelas. Siapa pun yang mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat, wajib ditindak tegas," ujar Sudaryono.
Penyelidikan terkait penyelewengan Minyakita ini masih terus berlangsung, dan pihak berwenang berjanji akan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku yang terbukti melakukan penyelewengan.
(bs/n14)
JAKARTA Kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, yakni Hotman Paris Hutap
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk mengurangi hukuman terhadap Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh dalam perkara gratifikasi dan t
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka penyidikan baru terkait dugaan gratifikasi di lingkungan Majelis Permusyawaratan R
Nasional
JAKARTA Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Arif Nuryanta, mengembalikan uang senilai total Rp6,9 miliar ke penyidi
Nasional
TAPSEL Pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Tapanuli Selatan, Irwan Alimuddin Batubara, S.Sos, menyampaikan kepri
Opini
KOLAKA UTARA Lima aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Provinsi Sulawesi Tenggara, tengah m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke79, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menggelar aksi bersihbersih pantai yang berlangsu
Nasional
St. Petersburg, Rusia Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tampil sebagai pembicara utama dalam ajang bergengsi The 28th St. Peter
Internasional
MEDAN Kasus penembakan dua remaja oleh Kapolres Pelabuhan Belawan nonaktif AKBP Oloan Siahaan terus bergulir. Saat ini, Oloan masih menjala
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengungkapkan bahwa ia sempat bertukar pesan langsung dengan Pre
Nasional
