Komeng Dukung Bang Azran Pimpin FORKABI: Memajukan Budaya Betawi adalah Amanat Konstitusi
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
SUMUT- Sudah terlalu sering masyarakat Indonesia menjadi korban permainan kotor para pengusaha nakal.
Kali ini, dugaan kecurangan pada produk minyak goreng kembali mencuat.
Temuan di lapangan menunjukkan bahwa minyak goreng merek Sunco dan Bimoli yang seharusnya berisi 2 liter, faktanya hanya memiliki berat kotor sekitar 1.800 gram, termasuk kemasannya.
Ironisnya, praktik ini berlangsung terang-terangan di Alfamidi, Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara.
Harga satu bungkus minyak tersebut dijual seharga Rp40.700, namun masyarakat tidak mendapatkan haknya secara penuh.
Lalu, di mana janji pemerintah yang katanya akan menindak tegas para pengusaha nakal? Di mana ketegasan para menteri yang pernah berjanji akan melindungi hak rakyat kecil?
Rakyat Sudah Lelah dengan Janji Kosong
Seorang warga Talawi berinisial F meluapkan kekecewaannya.
Ia menilai pemerintah terlalu banyak bicara tanpa tindakan nyata.
"Kami hanya rakyat kecil. Kalau segini saja kami masih harus ditipu, mau jadi apa hidup kami? Katanya pemerintah mau menindak tegas, tapi buktinya tidak ada yang berubah," ujarnya dengan nada penuh kecewa.
Lebih miris lagi, kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Batu Bara dinilai nihil.
Meski dugaan kecurangan ini terjadi selama bertahun-tahun, tidak pernah ada sanksi tegas yang dijatuhkan kepada perusahaan nakal tersebut.
Rakyat Hanya Ingin Keadilan
Masyarakat tidak meminta lebih — hanya keadilan yang seharusnya mereka dapatkan.
Para pengusaha yang dengan sengaja mengurangi takaran sudah merampas hak rakyat.
Jika praktik curang ini dibiarkan, maka kepercayaan rakyat kepada pemerintah akan semakin runtuh.
Masyarakat berharap pemerintah segera bertindak tegas, sesuai janji yang pernah disampaikan.
Jika perusahaan minyak goreng tersebut terbukti curang, rakyat meminta izin usahanya dicabut.
Pemerintah jangan hanya pandai berbicara di depan kamera — kini saatnya membuktikan bahwa janji tidak hanya sekadar ucapan manis.
Jangan biarkan rakyat terus menjadi korban permainan curang para pengusaha tamak.
Rakyat sedang menunggu — menunggu keadilan, menunggu keberpihakan pemerintah pada mereka yang selama ini hanya bisa pasrah menerima ketidakadilan.
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum bergelar Datuk Seri
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh akan segera menentukan status penanganan bencana hidrometeorologi setelah masa Transisi Darurat menuju Pemuli
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Prof. Arief Hidayat menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, belum memutuskan ap
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Anakanak mencakup hampir 30 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah yang besar tersebut menjadikan pemenuhan hak anak s
NASIONAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUUXXIII/2025 yang melarang penghapusan sisa kuota internet secara sepihak dinilai m
NASIONAL
JAKARTA Rapper asal Amerika Serikat, Kanye West atau yang kini dikenal dengan nama Ye, dipastikan akan menggelar konser perdananya di In
ENTERTAINMENT
JAKARTA Program Bedah Rumah pemerintah selangkah lagi memiliki aturan baru. Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Program Bedah
NASIONAL
BANDA ACEH Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang menyerahkan pengelolaan tata kelola parkir publik kepada pihak swasta menda
PEMERINTAHAN