Utang Luar Negeri Indonesia Meningkat Jadi USD 427,5 Miliar pada Januari 2025, Sektor Publik Dominasi

BITVONLINE.COM -Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2025 tercatat sebesar USD 427,5 miliar atau setara dengan Rp 6.995,87 triliun (menggunakan kurs Rp 16.364 per dolar AS), mengalami pertumbuhan 5,1 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).

Meskipun mengalami kenaikan, posisi ULN Indonesia tetap menunjukkan pengelolaan yang hati-hati dan terkontrol.

Jika dibandingkan dengan Desember 2024, posisi ULN Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni tumbuh sebesar 4,2 persen (yoy) dengan total USD 424,8 miliar atau sekitar Rp 6.885 triliun. Dalam sebulan, ULN Indonesia bertambah sekitar Rp 110,87 triliun.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan bahwa perkembangan ini dipengaruhi oleh ULN sektor publik, terutama dari pemerintah dan bank sentral.

"ULN pemerintah tetap terkendali, dengan posisi ULN pemerintah pada Januari 2025 sebesar USD 204,8 miliar, atau tumbuh 5,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya," jelasnya dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (17/3).

ULN pemerintah ini sebagian besar digunakan untuk membiayai berbagai sektor prioritas negara, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. "

Pemanfaatan ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur guna memperkuat ekonomi nasional," tambah Ramdan.

Di sisi lain, sektor swasta mengalami kontraksi. Posisi ULN swasta pada Januari 2025 tercatat sebesar USD 194,4 miliar, dengan kontraksi pertumbuhan yang sama dengan bulan sebelumnya, yakni 1,7 persen (yoy).

ULN swasta ini didominasi oleh sektor industri pengolahan, jasa keuangan, pengadaan listrik, gas, serta sektor pertambangan.

Bank Indonesia juga mencatat bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, dengan rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun menjadi 30,3 persen pada Januari 2025, sedikit menurun dibandingkan dengan Desember 2024 yang tercatat sebesar 30,5 persen.

Lebih lanjut, mayoritas ULN Indonesia masih berstatus utang jangka panjang, yakni mencapai 84,7 persen dari total ULN.

Ramdan memastikan bahwa pengelolaan ULN Indonesia akan terus diawasi dengan hati-hati.

"Kami terus bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan struktur ULN tetap sehat, mengoptimalkan manfaat ULN untuk pembangunan, dan meminimalkan risiko yang bisa memengaruhi stabilitas ekonomi," tutupnya.

(kp/n14)