Pemilik Ponpes di Medan Ditangkap Diduga Cabuli Lima Santriwati
MEDAN Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan mengungkap dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan pemilik po
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah Indonesia yang melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan tarif baru yang diberlakukan oleh Presiden AS, Donald Trump.
Ia menilai kebijakan tersebut dapat berdampak luas terhadap stabilitas pasar global dan perekonomian nasional.
"Sebagai sahabat, kita harus menghormati kebijakan Presiden Donald Trump sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap situasi ekonomi negaranya dan bahkan dunia. Kepentingan Amerika Serikat adalah sama pentingnya dengan kepentingan dunia yang lebih luas," ujar Sultan dalam keterangan tertulis pada Minggu (6/4).
Sultan memperingatkan bahwa kebijakan tarif timbal balik yang diambil AS berpotensi memengaruhi ekspor Indonesia, khususnya di sektor-sektor utama seperti tekstil, alas kaki, dan berbagai komoditas lainnya.
Menurutnya, langkah negosiasi yang dilakukan pemerintah RI harus diiringi dengan kesiapsiagaan terhadap gangguan perdagangan global yang lebih luas.
"Beruntung Presiden Prabowo sejak awal pemerintahannya telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global melalui berbagai pendekatan kebijakan," imbuhnya.
Sultan juga menyoroti pentingnya verifikasi dan validasi data ekspor-impor antara Indonesia dan AS sebagai dasar negosiasi tarif resiprokal sebesar 32%.
Ia menilai adanya ketidaksesuaian data antara Jakarta dan Washington perlu segera diselesaikan untuk mendukung posisi Indonesia dalam perundingan.
Lebih jauh, Sultan menyambut baik langkah pemerintah dalam memperkuat hilirisasi komoditas, bergabung dengan organisasi multilateral seperti BRICS, dan memperluas perjanjian dagang internasional.
Ia menyebut hal tersebut sebagai strategi penting dalam menjaga kepentingan nasional di tengah ketegangan perdagangan global.
Dalam konteks domestik, Sultan mengimbau agar pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat melalui desentralisasi fiskal ke daerah dan desa.
Ia menekankan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendirian Koperasi Desa Merah Putih, serta penguatan lembaga investasi Danantara.
"Bagi kami, Program MBG dan Koperasi Merah Putih serta lembaga investasi Danantara adalah instrumen kebijakan strategis bagi pemerintah yang perlu didukung oleh semua pihak agar dampak dari kebijakan dan ketidakpastian global dapat kita antisipasi sejak dini," tutupnya.
(d/a)
MEDAN Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan mengungkap dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan pemilik po
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Tulisan I Gusti Putu Artha terkait polemik BPJS PBI di Denpasar menimbulkan pertanyaan publik apakah ini analisis independen a
NASIONAL
JAKARTA PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) menegaskan posisinya sebagai subholding unggulan dalam efisiensi operasional di lingkungan Per
EKONOMI
JAKARTA Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak seluruh pembelaan (pledoi) yang diajukan tiga terdakwa kasus dugaan korupsi penyimpangan t
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Yakub F. IsmailKONTESTASI Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 diproyeksikan bakal berjalan seru. Ini disebabkan arena pertarungan politi
OPINI
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku kembali melaksanakan program penanaman bibit pisang di lahan produktif Air
PERTANIAN AGRIBISNIS
BATU BARA Aliansi Pemuda Desa Bersatu (APDESU) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Bara, Jalan Kayu Ara,
HUKUM DAN KRIMINAL
WASHINGTON DC Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan dukungan penuh terhadap 20 poin rencana perdamaian Gaza yang dig
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, resmi menunjuk Chandra Dalimunthe sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Um
PEMERINTAHAN
MEDAN Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut), Harli Siregar, dilaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan inte
HUKUM DAN KRIMINAL