KPK Bongkar Praktik di Tulungagung: OPD Rela Pinjam Uang Demi Penuhi Permintaan Bupati
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan bahwa kebijakan penghapusan kuota impor komoditas pangan akan menguntungkan masyarakat tanpa merugikan industri dalam negeri.
Kebijakan ini diyakini mampu menekan harga pangan sehingga lebih terjangkau bagi rakyat.
"Kalau harga beli impornya murah, maka harga jualnya juga bisa lebih murah. Yang menikmati siapa? Rakyat Indonesia," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).
Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut bukan berarti membuka kran impor seluas-luasnya tanpa kontrol.
Kuota yang dihapus hanya berlaku untuk sektor tertentu yang dinilai membutuhkan dukungan bahan baku dari luar negeri, seperti daging.
Sebagai contoh, industri pengolahan daging bisa langsung mengajukan izin impor ke Kementerian Pertanian maupun Kementerian Perdagangan tanpa harus melalui sistem kuota yang selama ini dikuasai oleh pihak tertentu.
"Tidak usah ada pihak tertentu yang dikasih kuota, kemudian dia yang ngatur jumlahnya, dia yang dikasih hak khusus. Menurut Pak Presiden itu tidak adil," tambah Sudaryono.
Pemerintah, lanjutnya, akan tetap memastikan perlindungan terhadap industri dalam negeri agar tidak mati akibat kebijakan ini.
Pernyataan Sudaryono sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyampaikan bahwa penghapusan kuota impor adalah bagian dari strategi deregulasi dan penyederhanaan prosedur perizinan impor.
"Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh," kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Presiden menilai rakyat sudah cukup cerdas untuk menilai kebutuhan pasar dan tidak perlu lagi adanya mekanisme diskriminatif yang membuka celah penyalahgunaan kuota impor oleh segelintir pihak.*
(tb)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Belanja Nasional pada Triwulan I Tahun 2026 mencatatkan realisasi transaksi sebesar Rp184,02 triliun. Angka tersebut melam
EKONOMI
MEDAN Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakat
NASIONAL
JAKARTA Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan kondisi ketahanan pangan Indonesia saat ini tergolong kuat. Hal tersebut lantaran may
EKONOMI
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkap adanya praktik gelap dalam aktivitas eksporimpor yang dinilai merugikan pereko
EKONOMI
JAKARTA Bareskrim Polri meminta para korban penipuan investasi yang melibatkan PT Dana Syariah Indonesia (DSI) untuk segera mengajukan p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan terpantau masih tinggi pada Minggu pagi. Daging ayam ras dijual Rp41.500 per kilogram, sementara c
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak menyalahgunakan anggaran dinas untuk kepentingan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap peran adik Bupati Tulungagung, Jatmiko Dwijo Saputro, dalam kasus dugaan pemerasan y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perundingan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) di Islamabad, Pakistan, kembali menemui jalan buntu. Iran menuding AS sengaja men
INTERNASIONAL