Bupati Batu Bara Terima LHP dari BPK RI, Pemkab Batu Bara Raih Opini WTP
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
LAMPUNG BARAT — Di tengah gencarnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindak kasus korupsi di tingkat pusat, sorotan kini diarahkan ke daerah.
Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK) menilai Lampung Barat berpotensi menjadi "zona nyaman" praktik korupsi yang luput dari perhatian aparat penegak hukum pusat.
Humas GN-PK, Iwan, mengatakan sejumlah indikasi penyimpangan anggaran di Lampung Barat telah berlangsung lama dan dirasakan langsung oleh masyarakat.Baca Juga:
Salah satu yang disorot adalah kualitas infrastruktur jalan yang dinilai tidak sebanding dengan besaran anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah.
"Pemangkasan anggaran infrastruktur seolah menjadi praktik yang dinormalisasi. Dampaknya terlihat jelas pada mutu jalan yang cepat rusak," kata Iwan dalam keterangan tertulis, Jumat, 19 Desember 2025.
GN-PK juga menyoroti dugaan pola kerja sama dengan perusahaan berkualitas rendah yang terus berulang dalam proyek-proyek daerah.
Menurut mereka, kondisi ini mengindikasikan adanya pengondisian proyek yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Tak hanya sektor infrastruktur, sektor pendidikan pun disebut tak luput dari persoalan.
GN-PK menerima laporan adanya dugaan setoran dana yang melibatkan puluhan kepala sekolah.
Para kepala sekolah diduga terjebak dalam mekanisme administrasi yang berujung pada kewajiban memberikan sejumlah uang demi mempertahankan jabatan dan kelancaran operasional sekolah.
"Ini bukan lagi persoalan pelanggaran disiplin biasa, tetapi indikasi kejahatan terstruktur yang perlu ditangani secara pidana," ujar Iwan.
Menurut GN-PK, penanganan dugaan korupsi di tingkat daerah selama ini kerap berujung pada sanksi administratif bagi aparatur sipil negara (ASN) level bawah, sementara aktor utama di level pengambil kebijakan tidak tersentuh hukum.
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta re
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
JAKARTA Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah menuai beragam tanggapan. Sejumlah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait lagu berjud
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap enam orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi penyerangan terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDARI Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 digelar untuk memotivasi kepala d
NASIONAL
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS, 25 tahun, yang merupakan lulusan Institut P
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyembelih sebanyak 56 ekor hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah sebagai b
PEMERINTAHAN