Di Balik Jalan Rusak Lampung Barat, GN-PK Mencium Bau Korupsi

LAMPUNG BARAT — Di tengah gencarnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindak kasus korupsi di tingkat pusat, sorotan kini diarahkan ke daerah.

Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK) menilai Lampung Barat berpotensi menjadi "zona nyaman" praktik korupsi yang luput dari perhatian aparat penegak hukum pusat.

Humas GN-PK, Iwan, mengatakan sejumlah indikasi penyimpangan anggaran di Lampung Barat telah berlangsung lama dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Baca Juga:

• Kejagung Berhentikan Sementara 3 Jaksa Tersangka Pemerasan WN Korsel

Salah satu yang disorot adalah kualitas infrastruktur jalan yang dinilai tidak sebanding dengan besaran anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah.

"Pemangkasan anggaran infrastruktur seolah menjadi praktik yang dinormalisasi. Dampaknya terlihat jelas pada mutu jalan yang cepat rusak," kata Iwan dalam keterangan tertulis, Jumat, 19 Desember 2025.

GN-PK juga menyoroti dugaan pola kerja sama dengan perusahaan berkualitas rendah yang terus berulang dalam proyek-proyek daerah.

Menurut mereka, kondisi ini mengindikasikan adanya pengondisian proyek yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Tak hanya sektor infrastruktur, sektor pendidikan pun disebut tak luput dari persoalan.

GN-PK menerima laporan adanya dugaan setoran dana yang melibatkan puluhan kepala sekolah.

Para kepala sekolah diduga terjebak dalam mekanisme administrasi yang berujung pada kewajiban memberikan sejumlah uang demi mempertahankan jabatan dan kelancaran operasional sekolah.

"Ini bukan lagi persoalan pelanggaran disiplin biasa, tetapi indikasi kejahatan terstruktur yang perlu ditangani secara pidana," ujar Iwan.

Menurut GN-PK, penanganan dugaan korupsi di tingkat daerah selama ini kerap berujung pada sanksi administratif bagi aparatur sipil negara (ASN) level bawah, sementara aktor utama di level pengambil kebijakan tidak tersentuh hukum.

"Keadilan seharusnya dirasakan merata, bukan justru diratakan agar semua persoalan tertutup rapi," tegasnya.

Organisasi tersebut menilai kehadiran KPK di Lampung Barat menjadi penting untuk membuka dugaan praktik korupsi yang selama ini dianggap aman dari pengawasan.

Mereka mendesak KPK melakukan penyelidikan menyeluruh, khususnya terhadap dugaan pengondisian proyek dan aliran dana di sektor publik.

"Jangan sampai masyarakat percaya bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

KPK harus membuktikan bahwa penegakan hukum tidak mengenal batas wilayah," kata Iwan.

GN-PK berharap KPK segera turun tangan agar kepercayaan publik terhadap birokrasi dan penegakan hukum di daerah dapat dipulihkan.*

(dh)

Kejagung Berhentikan Sementara 3 Jaksa Tersangka Pemerasan WN Korsel

KPK Tangkap Kajari Hulu Sungai Utara dalam OTT ke-11 Sepanjang 2025

Bupati Bekasi Kena OTT! Tambah Daftar Panjang Kepala Daerah Terjerat KPK Sepanjang 2025

KPK Amankan Rp900 Juta dan Sembilan Orang dalam OTT di Banten

KPK Punya Waktu 14 Hari Susun Dakwaan, Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer: Petarung Harus Siap!

KPK Tangkap Lima Orang di Banten, OTT Kesembilan Tahun 2025