Luhut Usul Kerugian Negara Tak Otomatis Dianggap Korupsi, Begini Sikap Presiden Prabowo
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya mengkaji ulang definisi tindak pidana korupsi dalam UndangUndang Pemberan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Presiden FIFA Gianni Infantino dilaporkan kepada Komite Olimpiade Internasional (IOC) atas dugaan melanggar prinsip netralitas politik.
Laporan itu diajukan organisasi nirlaba FairSquare, yang meminta IOC menyelidiki sejumlah tindakan Infantino yang dinilai bertentangan dengan Piagam Olimpiade dan Kode Etik IOC.
Salah satu sorotan utama dalam laporan tersebut adalah keputusan FIFA menangguhkan hukuman larangan satu pertandingan terhadap penyerang tim nasional Amerika Serikat, Folarin Balogun, pada ajang Piala Dunia 2026.Baca Juga:
Balogun sebelumnya menerima kartu merah langsung saat Amerika Serikat menghadapi Bosnia-Herzegovina setelah melakukan pelanggaran terhadap Tarik Muharemovic.
Meski bermain dengan 10 pemain, Amerika Serikat tetap menang 2-0.
Berdasarkan regulasi FIFA, Balogun seharusnya menjalani hukuman larangan bermain pada pertandingan berikutnya di babak 16 besar melawan Belgia.
Namun sehari sebelum pertandingan berlangsung, FIFA mengumumkan bahwa hukuman otomatis tersebut ditangguhkan selama masa percobaan satu tahun berdasarkan Pasal 27 Kode Disiplin FIFA.
Keputusan itu membuat Balogun tetap bisa tampil menghadapi Belgia dan memicu berbagai pertanyaan karena FIFA tidak memberikan penjelasan rinci mengenai alasan perubahan sanksi tersebut.
Kontroversi semakin berkembang setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku telah meminta agar kartu merah Balogun ditinjau ulang.
"Saya hanya meminta dilakukan peninjauan ulang karena saya tidak menganggap itu sebuah pelanggaran," ujar Trump.
Ia juga menilai kartu merah yang diberikan wasit merupakan keputusan yang keliru.
Pernyataan Trump memunculkan spekulasi adanya pengaruh politik terhadap keputusan FIFA.
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya mengkaji ulang definisi tindak pidana korupsi dalam UndangUndang Pemberan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong pemerintah kabupaten dan kota mengembangkan desa serta kelurahan kr
PEMERINTAHAN
NIAS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mematangkan persiapan penyerahan pengelolaan RSUD dr M Thomsen kepada Pemerintah Kota Gunungsito
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas meminta masyarakat melaporkan jika menemukan praktik pungutan liar (pungli) dalam pengurusan a
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas meminta seluruh rumah sakit di Kota Medan tidak menolak pasien pengguna BPJS Kesehatan yang me
KESEHATAN
MEDAN Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan perkebunan dan pertemuan berbagai bud
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Banjir dan tanah longsor melanda enam kabupaten di Sumatera Utara pada pekan ketiga hingga keempat Oktober 2026. Bencana yang dipi
PERISTIWA
JAKARTA Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) menjalin kerja sama untuk m
NASIONAL
SERDANG BEDAGAI Polda Sumatera Utara menyegel stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Suka Damai di Jalan MedanTebing Tinggi, Kabup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengadukan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Dewan Pengawas KPK. P
HUKUM DAN KRIMINAL