Kasus Ijazah Jokowi Bergulir, Polisi Periksa 130 Saksi dan 25 Ahli, Uji Forensik Dilakukan
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mengusut kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo. Hingga kini, penyidik telah memeriksa
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa penilaian terhadap kelayakan suatu pekerjaan tidak dapat hanya dilihat dari sudut pandang pemberi kerja.
Menurutnya, pekerjaan layak harus mencakup aspek yang lebih luas, mulai dari kondisi kerja, jam kerja yang manusiawi, hingga perlindungan sosial bagi pekerja.
"Suatu pekerjaan tidak otomatis dikatakan layak hanya karena dianggap demikian oleh pemberi kerja. Penilaian kelayakan harus mencakup berbagai aspek yang menjamin martabat dan kesejahteraan pekerja," ujar Yassierli, Sabtu (3/5/2025).
Menaker menambahkan bahwa pihaknya kini menjadikan Strategi, Mekanisme, dan Pelaksanaan (SMP) yang disusun oleh Komnas HAM sebagai acuan penting dalam memastikan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di dunia kerja. SMP tersebut kini menjadi bagian dari panduan internal Kemnaker dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Lebih lanjut, Yassierli menggarisbawahi pentingnya edukasi kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pekerja dan pengusaha, agar memiliki pemahaman yang sama mengenai hak atas pekerjaan layak.
"PR kita sekarang adalah membangun budaya yang mendukung kesadaran bahwa pekerjaan layak adalah bagian penting dari hak asasi manusia. Diperlukan edukasi agar kedua belah pihak memahami hal ini," tuturnya.
Senada dengan Menaker, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro juga menegaskan bahwa hak atas pekerjaan yang layak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia.
"Ini bukan hanya hak mereka yang sudah bekerja, tetapi hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak," tegas Atnike.
Ia juga menekankan bahwa pemenuhan hak atas pekerjaan layak tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan semata, melainkan merupakan tanggung jawab lintas sektor dan lintas kementerian.
Pernyataan Menaker Yassierli dan Ketua Komnas HAM Atnike ini menjadi sorotan penting di tengah keresahan masyarakat soal masih adanya perlakuan tidak adil dan kondisi kerja yang tidak manusiawi di sejumlah sektor.*
(di/a008)
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mengusut kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo. Hingga kini, penyidik telah memeriksa
NASIONAL
JAKARTA PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas ekspansi bisnis dengan menyasar ekosistem koperasi pasar melalui kemitraa
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyiapkan pembangunan jembatan baru di Jalan Adi Sucipto, Ga
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak semestinya dibalas dengan laporan
NASIONAL
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti fenomena meningkatnya kritik publik yang justru berujung pada pelaporan k
POLITIK
MEDAN Mantan Wali Kota Medan Rahudman Harahap menilai isu terkait Partai NasDem yang disebut bakal merger dengan pihak lain sebagai nara
POLITIK
JAKARTA Koordinator Masyarakat AntiKorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut tuntas
NASIONAL
JAKARTA Kabar duka datang dari dunia pers Indonesia. Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Zulmansyah Sekedang,
NASIONAL
JAKARTA Kinerja sektor pertanian Indonesia menunjukkan tren positif dengan lonjakan ekspor dan penurunan impor dalam beberapa waktu tera
EKONOMI
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim resmi melantik 11 pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau Eselon II di
PEMERINTAHAN