JAKARTA -Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyatakan pemerintah belum akan mendorong pelepasan beras program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasar.
Keputusan ini diambil karena harga gabah petani masih belum stabil, dan sebagian besar masih berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
"Harga kami cek di lapangan bersama Bulog, itu harga gabah masih ada 40% di bawah HPP. Artinya apa? Ini harus terangkat. Begitu kita keluarkan SPHP, terpukul lagi ini (harga gabah) turun," ujar Amran di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Amran menilai pengeluaran beras SPHP saat ini justru berisiko menekan harga gabah lebih jauh dan berdampak buruk pada kesejahteraan petani. Ia menyebutkan, sekitar 60% harga gabah masih berada di bawah atau di garis HPP, sehingga pemerintah perlu menahan diri untuk sementara waktu.
"Kalau yang berada di HPP, dan yang berada pada garis HPP dan di bawah HPP itu totalnya kalau tidak salah 60%. Ini masih signifikan. Ini harus kita angkat," katanya.
Mentan menegaskan, kesejahteraan petani harus menjadi fokus utama. Ia menginginkan agar harga gabah bisa terdorong di atas HPP, demi mendukung semangat dan keuntungan petani.
"Kalau perlu di atas HPP semua. Kalau sudah di atas HPP semua, itu sudah top. Petani kita bahagia," ucap Amran.
Terkait cadangan beras pemerintah yang tersimpan di gudang Bulog, Amran menepis kekhawatiran publik. Menurutnya, usia penyimpanan masih dalam batas aman, bahkan lebih cepat dari penyerapan beras sebelumnya.
"Baru 4 bulan, gimana sih? Baru 4 bulan umurnya beras, 2 juta ton tuh kita serap 4 bulan. Kalau dulu 1 juta ton itu 1 tahun. Sekarang 2 juta ton, 4 bulan," jelasnya.
Ketika ditanya soal kapan bantuan pangan dan SPHP akan disalurkan, Mentan Amran menyebut bahwa kewenangan tersebut berada di tangan Kementerian Sosial (Kemensos).
"Tanya ke Mensos," jawabnya singkat.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap harga gabah petani bisa terdongkrak sebelum pasar dibanjiri beras SPHP. Langkah tersebut dinilai penting demi menjaga keseimbangan antara stabilitas harga pangan dan kesejahteraan petani lokal.*
JAKARTA Osteoporosis sering dianggap sebagai penyakit yang menyerang usia lanjut, namun proses pengeroposan tulang sebenarnya dimulai jau
Kesehatan
MEDAN Unit Reskrim Polsek Medan Baru berhasil mengamankan dua pria yang diduga pelaku pencurian panel lampu lalu lintas milik Dinas Perhu
Hukum dan Kriminal
SEMARANG Banjir masih menggenangi Jalur Pantura SemarangSurabaya, tepatnya di Jalan Kaligawe Raya, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (23/10/2
Peristiwa
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pondok Pesantren di Kementerian Agama (Kemenag), s
Pemerintahan
JAKARTA Pengguna aplikasi penghasil uang kini memiliki kesempatan menarik untuk mendapatkan saldo DANA gratis hingga Rp101.000 hanya deng
Entertainment
PALEMBANG Polda Sumatera Selatan berhasil menangkap empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan bayi yang beroperasi di
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Badan Bank Tanah bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang bertujuan mengoptimalkan pe
Pemerintahan
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2025 yang akan
Politik
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (
Pemerintahan
JAKARTA Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, hadir dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia
Pemerintahan
