BATU BARA -Harga beras di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, terus menunjukkan tren kenaikan yang cukup mencolok dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu merek beras favorit masyarakat, Cap Mahkota, kini dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga sebelumnya.
Informasi yang dihimpun tim redaksi menyebutkan bahwa harga beras Cap Mahkota kemasan 30 kilogram yang semula dijual seharga Rp395.000, kini telah melonjak menjadi Rp430.000 per karung. Kenaikan drastis ini mencapai Rp35.000 hanya dalam kurun waktu beberapa bulan saja.
Yang lebih mengkhawatirkan, sejumlah pedagang menyampaikan bahwa harga beras kemungkinan besar masih akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat. Hal ini tentu menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya warga dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Baca Juga:
"Baru beberapa bulan lalu naik, sekarang naik lagi. Katanya mau naik terus. Kami benar-benar terbebani, karena beras adalah kebutuhan utama kami setiap hari," keluh Lina (33), seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Tanjung Tiram.
Kenaikan harga ini tidak hanya berdampak pada rumah tangga, namun juga para pedagang kecil dan warung makan, yang mengandalkan pasokan beras dalam jumlah besar untuk operasional harian mereka. Banyak pelaku UMKM yang kini harus mengurangi jumlah pembelian atau menaikkan harga jual makanan agar tetap bisa bertahan.
Baca Juga:
Dugaan Permainan Harga oleh Mafia Beras
Kondisi ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat. Sebagian warga mencurigai adanya permainan harga oleh oknum tertentu atau kelompok yang memiliki kekuatan dalam distribusi dan pasokan beras di wilayah Batu Bara. Dugaan mengenai keberadaan "mafia beras" yang mengatur stabilitas pasar dan mempermainkan harga pun semakin kuat.
"Kami menduga kuat ada permainan dari mafia beras. Masa harga bisa naik drastis seperti ini tanpa alasan yang jelas? Pemerintah harus segera turun tangan sebelum makin parah," kata Indra (43)
Sebelumnya, salah satu media lokal juga telah menyoroti fenomena ini dan meminta Pemerintah Kabupaten Batu Bara, melalui dinas terkait serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), agar serius menyelidiki penyebab fluktuasi harga yang tidak wajar ini. Namun hingga saat ini, belum ada langkah konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pemerintah Diminta Bertindak Cepat dan Transparan
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan nyata untuk mengendalikan harga beras dan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti mempermainkan harga demi keuntungan pribadi. Selain itu, distribusi bantuan pangan yang merata serta pengawasan stok beras di gudang distributor juga harus menjadi prioritas.
"Kalau terus dibiarkan, bisa berdampak pada kestabilan ekonomi lokal dan angka kemiskinan bisa meningkat. Pemkab Batu Bara harus tanggap dan transparan menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan," ungkap masyarakat yang enggan disebut namanya.
Pemerintah daerah juga diharapkan lebih aktif menjalin koordinasi dengan Bulog dan pelaku usaha beras untuk memastikan pasokan beras aman dan harga tetap terjangkau. Transparansi data stok dan jalur distribusi beras di wilayah Batu Bara menjadi penting agar tidak ada ruang untuk praktik curang.
Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi, dan dengan naiknya harga kebutuhan pokok lainnya, lonjakan harga beras menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial masyarakat.
"Beras adalah kebutuhan pokok. Jika beras saja tak bisa terjangkau, maka pemerintah harus bertanggung jawab," pungkas Juraida (46), warga yang setiap hari harus mengatur pengeluaran rumah tangga dengan ketat.
Masyarakat Batu Bara kini menanti langkah tegas dari pemerintah. Mereka berharap suara mereka tidak diabaikan dan persoalan ini tidak dibiarkan menjadi krisis yang berkepanjangan.*
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait percepatan pembangunan Pulau Enggano, salah s
Nasional
SUMEDANG Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa pernyataannya mengenai kasus pemerkosaan massal pada Mei 1998 merupakan pendapat
Nasional
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, kembali memantik kontroversi dengan pernyataannya yang menyebut Presiden Joko
Politik
KOTA KINABALU Dunia kuliner Malaysia dikejutkan oleh kabar tragis yang melibatkan Etiqah Siti Noorashikeen Mohd Sulong, mantan finalis M
Internasional
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan mempercepat rencana pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) sebaga
Pemerintahan
MEDAN Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria mengenakan rompi juru parkir (jukir) adu mulut dengan petugas Dinas Perhubungan (Dish
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Harapan warga Gampong Alue Naga untuk memiliki kembali jembatan penghubung pasca tsunami 2004 semakin mendekati kenyataan. Pe
Pemerintahan
JAMBI Konflik rumah tangga anggota DPRD Provinsi Jambi, Rendra Ramadhan Usman, berbuntut panjang. Istrinya, Winda Irzalina Pratiwi, bers
Hukum dan Kriminal
NAGAN RAYA Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Ditpidnarkoba) Bareskrim Polri memusnahkan ladang ganja seluas 25 hektare yang tersebar
Hukum dan Kriminal
MUARO JAMBI Unit Tipidter Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Muaro Jambi melakukan pengecekan terhadap lokasi kebocoran pipa m
Peristiwa
