12 Orang Lapor ke Komnas HAM Terkait Ancaman, Kasus Andrie Yunus Semakin Memanas
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima laporan dari 12 orang yang mengaku telah menerima ancaman setelah terjad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA— Ajang bergengsi Indonesia Property & Bank Award (IPBA) ke-XIX Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, untuk menyuarakan komitmen pemerintah dalam penyediaan hunian layak bagi rakyat.
Dalam malam penghargaan bertema "Akselerasi Pembangunan Untuk Kesejahteraan Rakyat Menuju Indonesia Emas 2025", Maruarar, yang akrab disapa Ara, melontarkan tantangan terbuka kepada para pengembang properti, yaitu membangun rumah subsidi dengan kualitas terbaik.
"Tahun depan, saya minta untuk diberikan penghargaan yang terbanyak dan terbaik dalam membangun rumah subsidi. Saya siapkan hadiah umrah bagi pengembang yang paling banyak membangun perumahan subsidi berkualitas," tegas Ara, Rabu (25/6/2025) malam.
Tantangan itu disambut antusias hadirin dan menjadi sorotan utama IPBA 2025.
Ara menegaskan, pemerintah tak lagi hanya mengejar angka atau jumlah unit rumah subsidi, namun mulai mengedepankan kualitas, kenyamanan, dan keberlanjutan hunian.
Menindaklanjuti arahan Presiden, Maruarar mengungkapkan bahwa standar rumah subsidi akan diperluas dari 18 menjadi 36 meter persegi.
Langkah ini diyakini mampu menghadirkan kehidupan yang lebih layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"Rumah rakyat tidak boleh hanya jadi tempat berteduh. Ia harus menjadi rumah yang sehat, aman, dan membahagiakan," ujarnya.
Ara turut menekankan pentingnya peran lintas sektor untuk mewujudkan Indonesia bebas rumah tak layak huni.
Tak hanya pembangunan baru, pemerintah juga akan fokus pada program renovasi.
"Ini merupakan upaya komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh," tambahnya.
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima laporan dari 12 orang yang mengaku telah menerima ancaman setelah terjad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Setelah divonis bebas dari dakwaan kasus korupsi terkait markup biaya produksi video profil desa, Amsal Sitepu kembali mendapatk
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai ratusan juta rupiah saat menggeledah rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, On
HUKUM DAN KRIMINAL
BEIRUT Misi perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL, Rabu (2/4/2026), menggelar upacara penghormatan terakhir bagi tiga prajurit TNI yang gugu
INTERNASIONAL
JAKARTA Pengusaha Muhammad Suryo (MS) mangkir dari panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap di
HUKUM DAN KRIMINAL
LONDON Sekitar 40 negara mulai membentuk koalisi internasional untuk mencari solusi membuka kembali Selat Hormuz yang diblokade Iran, ja
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Neg
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengumumkan bahwa mereka akan segera meminta keterangan dari empat prajurit TNI y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Meskipun industri film Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, persoalan struktural dalam ekosistem perfilman nasiona
NASIONAL
BINJAI Polres Binjai kembali melaksanakan operasi Grebek Sarang Narkoba (GSN) di Desa Perhiasan, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat,
HUKUM DAN KRIMINAL