MEDAN- Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, mengambil langkah berani dan bersejarah dengan menghapuskan biaya notaris, provisi, dan administrasi dalam program rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kebijakan ini menjadi yang pertama kali dilakukan di Indonesia dan menuai pujian dari pemerintah pusat.
Pengumuman tersebut disampaikan menjelang penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian PUPR, Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan seluruh kabupaten/kota se-Sumut di Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Baca Juga:
"Kami sebagai pemegang saham Bank Sumut sepakat menggratiskan biaya notaris, provisi, dan administrasi. Ini bentuk dukungan terhadap program pemerintah yang pro-rakyat," ujar Bobby di hadapan Menteri PUPR, Maruarar Sirait.
Langkah Berani untuk Wujudkan Hunian Terjangkau
Baca Juga:
Bobby menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan agar warga berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah tanpa terbebani biaya tambahan yang selama ini kerap menjadi hambatan.
Langkah ini disambut baik oleh Menteri PUPR Maruarar Sirait, yang menyebut kebijakan Bobby sebagai terobosan nyata.
"Ini adalah langkah pro-rakyat yang luar biasa. Jika semua pihak mendukung, kami siap menaikkan kuota rumah subsidi di Sumut menjadi 20.000 unit," ungkap Ara, sapaan akrab Maruarar.
Dampak Ekonomi yang Luas
Menteri PUPR juga menyoroti potensi besar dari kebijakan ini dalam mendorong perekonomian daerah.
"Industri bergerak, lapangan kerja terbuka, UMKM lokal berkembang, dan ekonomi masyarakat ikut terdongkrak," jelasnya.
Penandatanganan nota kesepahaman disaksikan oleh perwakilan Bank Sumut, BPS, dan para kepala daerah dari seluruh Sumatera Utara.
JAKARTA Analis politik dan pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung, menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke79 untuk Kepolisian R
Nasional
JAKARTA Jagat maya dihebohkan dengan beredarnya surat edaran yang mengatasnamakan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), beri
Nasional
PADANGSIDIMPUAN Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Direktur PT Dalihan Natolu Grup (DNG), Akhirun Piliang
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Perdagangan (Kemendag) membuka kemungkinan pengenaan tarif bea masuk terhadap impor komoditas singkong dan tapioka. Lan
Ekonomi
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo membantah keras kabar bahwa dirinya mangkir dari pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait l
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi kembali mencuat dalam sidang lanjutan kasus judi o
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandai Sumatera Utara sebagai wilayah rawan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Berdasa
Hukum dan Kriminal
DELI SERDANG Ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari berbagai kecamatan di Kabupaten Deli Serdang memadati halaman kantor
Nasional
JAKARTA Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif, mengungkapkan keprihatinan terhadap makin seng
Ekonomi
SABANG Gempa bumi dengan magnitudo (M) 5,0 mengguncang wilayah Sabang, Aceh, pada Jumat siang, 4 Juli 2025. Badan Meteorologi, Klimatolo
Peristiwa