BI dan BRICS Sepakat Perkuat Kerja Sama Internasional Hadapi Ancaman Tarif Tambahan Trump

RIO DE JANEIRO – Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan ancaman tarif tambahan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Bank Indonesia (BI) bersama bank sentral dan kementerian keuangan negara-negara anggota BRICS menyatakan komitmen untuk memperkuat kerja sama internasional.

Kesepakatan ini diambil dalam rangkaian Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS yang digelar pada 4–5 Juli 2025 di Rio de Janeiro, Brasil.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, menegaskan bahwa negara-negara BRICS menyepakati pentingnya sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan (rule-based trading system), sebagai respon terhadap tekanan eksternal, termasuk kebijakan proteksionis dari AS.

"Salah satunya melalui eksplorasi peluang kerja sama di area strategis seperti sistem pembayaran lintas batas, jaring pengaman keuangan internasional (JPKI), pembiayaan berkelanjutan, hingga keamanan siber," ungkap Fili dalam keterangan resminya, Senin (7/7/2025).

Fili, bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, memimpin delegasi Republik Indonesia dalam forum strategis tersebut.

Dalam sambutannya, Fili menekankan pentingnya kebijakan moneter yang forward-looking dan pre-emptive guna menjaga stabilitas serta memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ancaman Trump terhadap negara-negara BRICS mencuat setelah Presiden AS menyatakan akan mengenakan tarif tambahan 10%, bahkan hingga 100%, bagi negara yang mendukung kebijakan anti-Amerika atau keluar dari penggunaan dolar AS dalam perdagangan bilateral.

Meski demikian, Trump tidak merinci kebijakan yang dimaksud maupun waktu penerapan tarif tersebut.

Menanggapi situasi ini, Bank Indonesia menegaskan kesiapan menghadapi dampak rambatan global melalui penguatan bauran kebijakan.

Salah satunya adalah penerapan simulasi berbasis skenario serta peningkatan koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga kestabilan domestik.

"Stabilitas sistem keuangan dijaga dengan memperdalam pasar keuangan, memperkuat kerja sama kawasan, dan memastikan komunikasi kebijakan yang konsisten serta transparan," tambah Fili.

Negara-negara BRICS juga menekankan pentingnya inklusivitas dan representasi negara berkembang dalam tata kelola global, serta peningkatan transparansi dan pertukaran informasi antaranggota untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan global.

Keikutsertaan aktif BI dalam forum BRICS merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah Indonesia untuk memperkuat posisi global, membuka peluang ekonomi baru, serta memperkokoh peran Indonesia sebagai jembatan antara negara maju dan berkembang.

Sebagai informasi, BRICS kini diperluas menjadi blok 11 negara, mencakup Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Indonesia.*

(bi/a008)