Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA - Maraknya praktik beras oplosan kembali menyulut kemarahan publik. Temuan mengejutkan dari Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap bahwa sebanyak 212 merek beras tidak memenuhi standar mutu, memicu keresahan konsumen terhadap kualitas pangan yang beredar di pasaran.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa praktik pengoplosan beras adalah tindakan curang yang merugikan berbagai pihak, mulai dari petani, pedagang, hingga konsumen. "Ini kejahatan terhadap rakyat kecil. Pelaku harus ditindak tegas," tegasnya.
Dampak Nyata di Lapangan: Pedagang dan Warga Resah
Sujiem, seorang pedagang nasi di Jakarta, mengaku kecewa karena sering mendapat beras yang kualitasnya tidak sesuai dengan label kemasan.
"Kalau beras sudah mahal, jangan dioplos. Rasanya beda, yang beli juga kecewa. Harus ditindak," ujarnya kesal.
Senada dengan itu, Boy, warga lainnya, mengungkapkan pengalaman yang lebih mengkhawatirkan. Ia pernah membeli beras yang diduga bercampur plastik.
"Pemerintah harusnya tahu dan cepat bertindak. Saya pernah dapat beras kayak plastik, ini bahaya," kata Boy.
Motif Ekonomi di Balik Oplosan Beras
Motif utama dari praktik pengoplosan adalah mengejar keuntungan. Caranya bisa dengan mencampur:
Beras kualitas rendah dengan premium
Beras lama dengan yang baru
Bahkan beras subsidi dengan beras komersial
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL