JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan bahwa sebanyak tujuh juta jiwa penerima bantuan sosial (bansos) telah dicoret dari daftar penerima Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Keputusan ini diambil setelah proses verifikasi dan validasi data penerima, berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Setelah koordinasi dengan BPS, ada sekitar tujuh juta lebih yang kita keluarkan dan kita masukkan yang lainnya yang memang memerlukan bantuan," kata Gus Ipul di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 15 Juli 2025.
Baca Juga:
Gus Ipul menegaskan bahwa langkah ini bukanlah bentuk pengurangan jumlah penerima bansos, melainkan pengalihan kepada penerima yang lebih layak sesuai kriteria terkini.
Penerima yang dicoret dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai keluarga miskin atau rentan miskin.
Baca Juga:
"Karena dia dianggap tidak perlu lagi mendapatkan PBI. Ada masyarakat lain yang membutuhkan. Jadi tidak memenuhi kriteria, gampangnya begitu," ujar Gus Ipul.
Bagi masyarakat yang merasa dicoret secara tidak adil, Gus Ipul menyampaikan bahwa pemerintah menyediakan mekanisme sanggah.
Pengajuan sanggahan dapat dilakukan melalui Dinas Sosial setempat dengan memanfaatkan aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation).
"Jika ada sanggahan, kita siapkan mekanismenya lewat dinas sosial di daerah, nanti akan kita cek kembali. Prosesnya disebut reaktivasi," tambahnya.
Pembersihan data penerima bansos ini dilakukan berdasarkan acuan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2025.
DTSEN memuat klasifikasi masyarakat berdasarkan desil ekonomi dari 1 hingga 10.
"Kita fokus kepada desil 1, 2, 3, dan 4 yang berada di DTSEN. Itulah sasaran utama program bansos kita sekarang," jelas Gus Ipul.
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan, kembali memasuki babak baru. Te
Peristiwa
JAKARTA Kuasa hukum sekaligus Juru Bicara DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi
Politik
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan penyesalan atas munculnya informasi bahwa Adrian Asharyanto Gunadi, mantan Direktur Uta
Hukum dan Kriminal
KUALA LUMPUR Koordinator Masyarakat AntiKorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengungkapkan bahwa tersangka kasus dugaan korupsi ta
Nasional
BANDA ACEH Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengirimkan surat resmi kepada Gubernur Massachusetts, Maura Healey, serta Pemerin
Seni dan Budaya
JAKARTA Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan kritik atas vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekretaris Jenderal PDIP,
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana, mengungkapkan bahwa sektor energi di Indon
Ekonomi