LPSK Tolak Pengajuan Justice Collaborator Eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, Ini Alasannya
JAKARTA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menolak permohonan justice collaborator (JC) atau pelaku yang bekerja sama yang dia
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan memanggil PT Food Station Tjipinang Jaya untuk meminta klarifikasi terkait dugaan beredarnya beras dengan mutu di bawah standar premium yang dipasarkan melalui merek-merek ritel ternama.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menyampaikan bahwa pemanggilan akan dilakukan dalam forum rapat kerja bersama Komisi B, yang membidangi perekonomian.
Langkah ini bertujuan mendapatkan penjelasan menyeluruh dari pihak Food Station sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memproduksi beras tersebut.
"Kita akan segera mengadakan rapat kerja dengan Food Station di Komisi B dalam rangka menyikapi isu tersebut," ujar Basri, dari keterangan resmi DPRD DKI, Sabtu (19/7/2025).
Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap bahwa hasil uji laboratorium terhadap sejumlah produk beras merek Alfamidi Setra Pulen dan Beras Premium Setra Ramos, yang diproduksi PT Food Station, tidak memenuhi standar mutu beras premium.
Pengujian dilakukan di lima lokasi berbeda, dan hasilnya menunjukkan bahwa produk tersebut berpotensi dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga dapat merugikan konsumen.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch Arief Cahyono, mengatakan temuan ini menjadi perhatian serius karena berhubungan langsung dengan perlindungan konsumen dan transparansi produk pangan di pasar.
Jika dugaan pengoplosan beras terbukti benar, Basri menegaskan bahwa DPRD DKI mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan sanksi tegas kepada pihak terkait, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Apabila benar terbukti ada pelanggaran standar mutu, maka Pemprov harus tegas. Ini soal kepercayaan publik terhadap BUMD," ujar Basri.
Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, menyatakan masih mempelajari hasil pengujian laboratorium dari Kementan sebelum memberikan pernyataan resmi.
"Saya pelajari dulu, ya. Kalau sudah tahu, saya pasti cerita," ucap Syaefuloh saat ditemui di Taman Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).
Di sisi lain, beberapa pengusaha ritel juga mengaku siap menindaklanjuti jika nantinya terbukti ada pelanggaran.
JAKARTA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menolak permohonan justice collaborator (JC) atau pelaku yang bekerja sama yang dia
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perjalanan Felicia, kontestan asal Tangerang, di ajang pencarian bakat The Icon Indonesia SCTV semakin dekat menuju babak puncak.
ENTERTAINMENT
MEDAN Polrestabes Medan terus menyelidiki kasus meninggalnya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nias be
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Muhammad Nasir resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus KORPRI Aceh masa bakti 20252030.
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution berharap pemerintah pusat tetap mempertahankan besaran Dana Transfer ke Daera
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat pelaksanaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur pada tahun an
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat harus dimanfaatkan seca
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tetap berada dalam
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengajak masyarakat untuk membangun optimisme terhadap kondisi ekonomi nasional setelah S&
NASIONAL