Ia mengakui masih terdapat kelemahan dalam pelayanan publik, termasuk lambatnya penyaluran bantuan jaminan hidup (jadup) yang menjadi keluhan warga.
"Ini juga kesalahan saya. Kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat atas pelayanan pemerintah yang belum cepat, belum merata, dan belum sepenuhnya menjawab harapan, khususnya pascabencana," kata Masinton dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 di GOR Pandan, Selasa, 14 April 2026.
Dalam kesempatan itu, Masinton menegaskan Musrenbang bukan hanya agenda rutin penyusunan program, tetapi momentum untuk membenahi arah pembangunan daerah agar lebih tangguh terhadap bencana.
Ia menyebut pemulihan pascabencana tidak cukup hanya memperbaiki kerusakan fisik, tetapi juga harus membangun sistem yang lebih kuat untuk masa depan.
Masinton juga memaparkan evaluasi internal terhadap kinerja pemerintahan daerah yang dinilai masih memiliki kelemahan mendasar.
Ia menyebut reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah belum berjalan optimal.
Menurut dia, sejumlah indikator kinerja belum memenuhi standar, termasuk perencanaan yang tidak spesifik dan target yang dinilai tidak realistis.
Ia juga menyoroti belum optimalnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, rendahnya indeks kualitas kebijakan, serta minimnya evaluasi kepuasan masyarakat.
"Pemerintah tidak boleh berjalan tanpa sistem, standar, dan evaluasi," ujarnya.
Selain itu, ia menilai perencanaan program selama ini masih bersifat administratif dan belum berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.