Dari Rp335 Triliun Jadi Rp268 Triliun, Ini Sikap BGN Soal Efisiensi Anggaran MBG
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam melakukan efisiens
EKONOMI
JAKARTA — Pengamat politik Saiful Mujani angkat bicara terkait potongan video viral yang menampilkan dirinya berbicara soal "menjatuhkan" Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan pernyataan tersebut merupakan ekspresi politik, bukan ajakan makar.
Video yang beredar di media sosial memperlihatkan Saiful Mujani menyebut perlunya konsolidasi untuk menjatuhkan Prabowo sebagai alternatif di luar mekanisme formal seperti pemakzulan.Baca Juga:
Pernyataan itu memicu kritik dari sejumlah pihak.
Menanggapi hal tersebut, Saiful menjelaskan bahwa pernyataan itu disampaikan dalam forum halalbihalal yang dihadiri sejumlah akademisi dan pengamat politik.
Ia menyebut diskusi dalam forum tersebut berisi evaluasi terhadap kinerja pemerintahan.
"Pernyataan saya adalah bagian penutup dari diskusi panjang yang sebelumnya juga diisi oleh berbagai pandangan kritis terhadap kondisi politik saat ini," kata Saiful, Selasa, 7 April 2026.
Ia menambahkan, konteks pernyataannya berkaitan dengan respons atas pernyataan Presiden yang ingin menertibkan pengamat politik.
Menurut dia, kritik tersebut merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi.
Saiful menegaskan tidak pernah menggunakan istilah makar dalam pernyataannya. Ia menilai tudingan makar muncul akibat kesalahpahaman.
"Tidak ada kata 'makar' dalam pernyataan saya. Ini adalah ekspresi kebebasan berbicara dan sikap politik sebagai warga negara," ujarnya.
Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) itu juga menyinggung definisi makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam melakukan efisiens
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) oleh aparatur sipil
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026.
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong implementasi program Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai upaya memperkuat perlindun
PEMERINTAHAN
PADANG LAWAS Ketua Solidaritas Aksi Lintas Mahasiswa (SALAM), Zulfahmi Siregar, mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut)
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Personel Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Aceh, Bripda M. Dimas Pratama, berhasil mengharumkan nama institusinya setelah mer
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk pengadaan 1.098 ekor sapi kurban yang akan disalurk
NASIONAL
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan bersama Forum Wartawan Hukum (Forwakum) Sumatera Utara menggelar pertandingan mini soccer sebagai
NASIONAL
BANDA ACEH Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh, Nursyam, menegaskan pentingnya integritas, kehatihatian, dan dedikasi dalam menjala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menjelang libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengingatkan pentingnya pen
EKONOMI