Kirimkan Hak Jawab, Ini Penjelasan Kepala SPPG Medan Tembung 3
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Pengamat politik Saiful Mujani angkat bicara terkait potongan video viral yang menampilkan dirinya berbicara soal "menjatuhkan" Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan pernyataan tersebut merupakan ekspresi politik, bukan ajakan makar.
Video yang beredar di media sosial memperlihatkan Saiful Mujani menyebut perlunya konsolidasi untuk menjatuhkan Prabowo sebagai alternatif di luar mekanisme formal seperti pemakzulan.Baca Juga:
Pernyataan itu memicu kritik dari sejumlah pihak.
Menanggapi hal tersebut, Saiful menjelaskan bahwa pernyataan itu disampaikan dalam forum halalbihalal yang dihadiri sejumlah akademisi dan pengamat politik.
Ia menyebut diskusi dalam forum tersebut berisi evaluasi terhadap kinerja pemerintahan.
"Pernyataan saya adalah bagian penutup dari diskusi panjang yang sebelumnya juga diisi oleh berbagai pandangan kritis terhadap kondisi politik saat ini," kata Saiful, Selasa, 7 April 2026.
Ia menambahkan, konteks pernyataannya berkaitan dengan respons atas pernyataan Presiden yang ingin menertibkan pengamat politik.
Menurut dia, kritik tersebut merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi.
Saiful menegaskan tidak pernah menggunakan istilah makar dalam pernyataannya. Ia menilai tudingan makar muncul akibat kesalahpahaman.
"Tidak ada kata 'makar' dalam pernyataan saya. Ini adalah ekspresi kebebasan berbicara dan sikap politik sebagai warga negara," ujarnya.
Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) itu juga menyinggung definisi makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim PSSI dikabarkan tengah memproses naturalisasi Demiane Agustien, pemain muda yang saat ini terdaftar di Arsenal U21. Pemain
OLAHRAGA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2026 dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Badan Nasional Penanggulangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggu
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Aksi demonstrasi mahasiswa yang mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Binjai di Kantor Wa
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah berencana membagikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Badan Nasion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menerima audiensi Denny Indrayana, Refly Harun, dan sejumlah perwaki
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar ekspose atau gelar perkara terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan
HUKUM DAN KRIMINAL