Sidang Korupsi Dana BOS MAS Farhan, PH Sebut KAP Tak Berwenang Hitung Kerugian Negara
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) tiga terdakwa kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Swasta (MAS)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa keputusan perombakan kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyebut kepala negara sebagai pihak yang paling memahami waktu dan kebutuhan reshuffle di tengah dinamika global.
"Reshuffle kabinet itu hak prerogatif Presiden. Tentu beliau yang paling bisa menilai," ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 April 2026.Baca Juga:
Pernyataan ini merespons pandangan sejumlah pengamat yang mendorong evaluasi kabinet menyusul ketidakpastian geopolitik global, termasuk eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Doli menilai, sejauh ini kebijakan pemerintah masih mampu menjaga stabilitas nasional. Ia mencontohkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang belum mengalami kenaikan, berbeda dengan sejumlah negara lain.
"Stok BBM kita masih aman, begitu juga dengan kondisi pangan," kata dia.
Menurut Doli, kabinet saat ini dinilai cukup adaptif dalam merespons situasi global yang dinamis. Namun, ia tidak menampik potensi tekanan jika krisis berkepanjangan.
"Kita tentu tetap waspada. Kalau situasi ini berlangsung lama, dampaknya bisa saja terasa," ujarnya.
Sebelumnya, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai reshuffle perlu dilakukan terhadap menteri yang dinilai tidak responsif dalam menghadapi krisis.
"Dalam kondisi global yang tidak pasti, menteri tidak cukup hanya menjalankan rutinitas. Mereka harus mampu menyelesaikan masalah secara sistematis," kata Jamiluddin.
Ia menambahkan, menteri yang lemah dalam pengambilan keputusan berpotensi menjadi beban bagi pemerintahan.*
(d/dh)
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) tiga terdakwa kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Swasta (MAS)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Babak perempat final Piala Dunia 2026 dipastikan menghadirkan persaingan sengit setelah delapan tim terbaik memastikan langkah k
OLAHRAGA
WASHINGTON D.C. Pemerintah Amerika Serikat mencabut izin ekspor minyak Iran yang sebelumnya diberikan melalui kesepakatan sementara dala
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan bertemu dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahter
EKONOMI
JAKARTA Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai para terdakwa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah Pr
NASIONAL
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait kasus dugaan peny
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan hasil tes pengurutan genom yang pernah dijalaninya sebelum melakukan kunjungan kenega
NASIONAL
JAKARTA Pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tat
NASIONAL
ATLANTA Timnas Argentina memastikan langkah ke babak perempatfinal Piala Dunia 2026 usai mencatat kemenangan dramatis 32 atas Mesir pad
OLAHRAGA
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menegaskan bahwa penanganan berbagai persoalan di Papua merupakan tanggun
POLITIK