Sidang Korupsi Dana BOS MAS Farhan, PH Sebut KAP Tak Berwenang Hitung Kerugian Negara
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) tiga terdakwa kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Swasta (MAS)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan bertemu dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, dalam agenda makan siang yang berlangsung pada Rabu (8/7/2026). Pertemuan tersebut menyusul polemik mengenai kebijakan pajak pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) yang menjadi sorotan kalangan buruh.
Rencana pertemuan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri agenda di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Ia mengatakan makan siang bersama Said Iqbal akan digelar di Kantor Kementerian Keuangan sekitar pukul 12.00 WIB.
"Besok saya makan siang sama Pak Said Iqbal. Jam 12, di kantor saya," ujar Purbaya.Baca Juga:
Meski memastikan pertemuan akan berlangsung, Purbaya belum mengungkapkan secara rinci materi pembahasan yang akan dibicarakan.
Sebelumnya, Said Iqbal mengaku kesulitan menjadwalkan pertemuan dengan Menteri Keuangan untuk membahas kebijakan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT). Menurutnya, aturan tersebut dinilai memberatkan kalangan pekerja sehingga perlu dibahas bersama pemerintah.
Said juga membantah anggapan bahwa dirinya tidak pernah mengajukan permohonan audiensi. Ia menjelaskan telah beberapa kali berupaya meminta waktu bertemu, baik secara langsung maupun melalui surat resmi setelah diminta mengikuti prosedur administrasi.
Ia menegaskan permintaan pertemuan tersebut diajukan dalam kapasitasnya sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, bukan sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Pertemuan antara Purbaya dan Said Iqbal diharapkan dapat membuka ruang dialog terkait aspirasi pekerja, khususnya mengenai kebijakan perpajakan atas pencairan dana Jaminan Hari Tua yang belakangan menjadi perhatian publik.* (d/dh)
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) tiga terdakwa kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Swasta (MAS)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Babak perempat final Piala Dunia 2026 dipastikan menghadirkan persaingan sengit setelah delapan tim terbaik memastikan langkah k
OLAHRAGA
WASHINGTON D.C. Pemerintah Amerika Serikat mencabut izin ekspor minyak Iran yang sebelumnya diberikan melalui kesepakatan sementara dala
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan bertemu dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahter
EKONOMI
JAKARTA Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai para terdakwa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah Pr
NASIONAL
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait kasus dugaan peny
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan hasil tes pengurutan genom yang pernah dijalaninya sebelum melakukan kunjungan kenega
NASIONAL
JAKARTA Pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tat
NASIONAL
ATLANTA Timnas Argentina memastikan langkah ke babak perempatfinal Piala Dunia 2026 usai mencatat kemenangan dramatis 32 atas Mesir pad
OLAHRAGA
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menegaskan bahwa penanganan berbagai persoalan di Papua merupakan tanggun
POLITIK