Celios: Risiko Gagal Bayar Kopdes Merah Putih Tembus Rp7,18 Triliun per Tahun

JAKARTA – Center of Economic and Law Studies (Celios) membeberkan potensi kerugian besar yang bisa ditimbulkan oleh program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Dalam laporan bertajuk "Dampak Ekonomi Koperasi Merah Putih", Celios memperkirakan potensi gagal bayar yang bisa mencapai Rp7,18 triliun per tahun jika tidak ditangani dengan tata kelola yang ketat dan pengawasan menyeluruh.

Perkiraan ini berdasarkan pendekatan tingkat kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL) pelaku UMKM yang saat ini berada di atas angka 4 persen.

Artinya, dari setiap Rp100 triliun pembiayaan, sekitar Rp4 triliun berpotensi menjadi kredit bermasalah.

"Berarti dari setiap Rp100 triliun pembiayaan, sekitar Rp4 triliun berpotensi macet," demikian isi laporan tersebut yang dikutip pada Selasa (22/7/2025).

Celios menyoroti bahwa risiko pembiayaan Kopdes Merah Putih bisa melonjak hingga Rp28,33 triliun pada tahun ke-6, terutama jika tata kelola dan manajemen risiko tidak diperkuat.

Masalah seperti rendahnya kapasitas manajerial, tantangan administratif, serta lemahnya pengawasan menjadi faktor utama yang dapat memperparah potensi kerugian tersebut.

"Lonjakan ini mencerminkan ketidakstabilan sistem pembiayaan koperasi jika tidak disertai dengan mitigasi risiko yang ketat dan pengawasan menyeluruh," ungkap laporan Celios.

Kekhawatiran juga mengemuka terkait pemanfaatan Dana Desa sebagai jaminan untuk program Kopdes Merah Putih.

Celios menilai langkah ini berisiko karena menggeser fungsi utama Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan lokal.

"Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali penggunaan Dana Desa sebagai jaminan pinjaman, karena fungsinya bukan untuk menanggung risiko bisnis koperasi nasional," ujar Dyah Ayu, peneliti Celios.

Ia juga menekankan bahwa sebagian besar desa telah memiliki BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang selama ini didanai dari Dana Desa dan berjalan lebih terukur dengan pendekatan lokal berbasis kebutuhan masyarakat.