KPK Sita “Surat Sakti” Pengunduran Diri Kepala OPD Tulungagung, Diduga Jadi Alat Tekan Bupati
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, termasuk surat pernyataan pengunduran diri para kepala Organisasi P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Banjir besar yang melanda hampir seluruh wilayah Kota Medan pada 27 November 2025 lalu menjadi peringatan serius bagi pemerintah dan warga.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan peristiwa tersebut harus menjadi pijakan utama untuk memperkuat kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanganan bencana secara menyeluruh.
Dalam Rapat Kerja Tematik Pelaksanaan Pembangunan Kota Medan Tahun 2026, Rico menekankan bahwa banjir yang merendam 19 dari 21 kecamatan itu merupakan siklus bencana yang bisa terjadi 25 tahunan, namun ketidakpastian iklim dapat mempercepat frekuensi kejadian serupa.Baca Juga:
"Banjir besar 27 November 2025 jangan sampai dilupakan. Banyak warga menyebut ini banjir terbesar sepanjang hidup mereka di Medan," ujar Rico Waas, Rabu (14/1/2026).
Rico menekankan penanganan bencana tidak bisa hanya bergantung pada BPBD.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), relawan, mahasiswa, dan masyarakat umum harus terlibat aktif.
Setiap instansi, gedung perkantoran, hingga sektor usaha wajib membentuk relawan dan memiliki sistem komunikasi dua arah dengan BPBD.
Untuk mendukung mitigasi, Wali Kota menekankan pentingnya penyederhanaan SOP, pengembangan aplikasi kebencanaan terintegrasi, dan penguatan Early Warning System (EWS), termasuk penempatan alat di kanal banjir dan titik rawan.
Sistem ini memungkinkan pimpinan mengambil keputusan cepat berdasarkan kondisi lapangan real-time.
Selain itu, Rico mendorong penetapan titik kumpul dan lokasi evakuasi di setiap kelurahan dan kecamatan, termasuk penyediaan logistik, standar makanan pengungsi, kendaraan operasional tangguh banjir, serta edukasi evakuasi untuk masyarakat.
"Ini bukan sekadar prosedur. Semua yang kita lakukan harus menyelamatkan nyawa," tegasnya.*
(tm/dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, termasuk surat pernyataan pengunduran diri para kepala Organisasi P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan massa yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Eksekutor Aktivis Muda Koordinator Wilayah Sumatera Utara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto hasil penataan izin u
NASIONAL
JAKARTA Menteri Perdagangan Budi Santoso mengakui adanya kenaikan harga minyak goreng di pasaran. Kenaikan itu, menurut dia, salah satun
EKONOMI
JAKARTA Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kementerian Ketenagakerjaan periode 20222025, Irvian Bobby Mahendro, mengajuka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan akan memblokir layanan Wikimedia Foundation apabila tidak segera menyel
NASIONAL
MEDAN Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tebing Tinggi Ghazali Rahman membantah kabar adanya operasi tangkap tangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melantik 76 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Medan, Kamis, 16
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kabupaten Asahan menghadiri sosialisasi pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang digelar di Aula Raj
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 16 April 2026. Pertem
NASIONAL