Ingin Tidur Lebih Nyenyak? Coba Hindari 7 Makanan dan Minuman Ini Menjelang Tidur
JAKARTA Sudah berada di tempat tidur, tetapi rasa kantuk tak kunjung datang? Kondisi tersebut tidak selalu disebabkan oleh banyak pikira
KESEHATAN
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Muhammad Kholid mengatakan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mutlak wajib dibayarkan. Ia mendesak negara segera memenuhinya melalui dana transfer ke daerah (TKD) sebagaimana yang sedang dihitung Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
"Gaji ASN itu hak, bukan sesuatu yang bisa ditawar atau ditunda karena alasan anggaran. Guru, tenaga kesehatan, PPPK, semuanya menggantungkan hidupnya dari situ. Jadi, jangan sampai ada yang gajinya tidak dibayar tepat waktu," kata Kholid dalam siaran persnya, Kamis (6/8/2026).
Pemerintah telah menghitung anggaran untuk pemenuhan TKD ke 490 pemerintah daerah yang mengalami kesulitan membayar gaji pegawainya. Kholid mendesak Purbaya dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian segera menetapkan keputusan mengenai TKD tersebut.Baca Juga:
Menurutnya, jika pembayaran gaji telat, yang dirugikan bukan hanya ASN, tetapi juga pelayanan kepada masyarakat.
"Ini bukan lagi persoalan satu-dua daerah. Karena skalanya sudah cukup luas dan bisa berdampak sistemik terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah," ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS itu.
Kholid menjelaskan persoalan ini tidak lagi terjadi hanya di beberapa daerah, melainkan telah meluas hingga ratusan pemerintah daerah. Ia juga mendorong pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran secara cermat dengan memangkas belanja yang tidak prioritas dan menata ulang alokasi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dia menilai kemampuan fiskal sebagian daerah memang sangat terbatas sehingga efisiensi saja tidak akan cukup menutup kebutuhan belanja pegawai. Karena itu, Kholid meminta Purbaya dan Tito segera merampungkan perhitungan kebutuhan tambahan TKD, melaporkannya kepada Presiden, serta memberikan kepastian bagi pemerintah daerah.
"Kami minta Pak Purbaya dan Pak Tito segera melaporkan hasil hitungannya kepada Presiden dan mengumumkan kepastiannya. Jangan sampai ASN di daerah menanggung akibat dari proses administrasi yang berlarut-larut," kata dia.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan ada 490 daerah yang terdampak fiskal akibat pemotongan TKD. Purbaya mengaku masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait rencana penambahan anggaran dana TKD ke 490 pemerintah daerah (pemda) tersebut.
"Itu sudah dihitung kebutuhannya berapa kira-kira, menunggu anggaran Bapak Presiden. Nanti, nanti kita belum, belum dihitung. Belum detail apa, belum bisa diumumkan. Tunggu petunjuk Bapak Presiden dulu," kata Purbaya, di Istana, Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Di luar TKD, ada pula dana tambahan Rp20,5 triliun yang sudah dijanjikan untuk 490 daerah tersebut. "Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk ke saya itu jumlahnya Rp20,5 triliun dibagi ke 490 daerah," ujar Purbaya dalam media briefing di Kementerian Keuangan. Purbaya menargetkan dana tersebut mulai dicairkan paling lambat pekan depan setelah seluruh proses administrasi selesai.* (k/dh)
JAKARTA Sudah berada di tempat tidur, tetapi rasa kantuk tak kunjung datang? Kondisi tersebut tidak selalu disebabkan oleh banyak pikira
KESEHATAN
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat atau KUR BNI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
EKONOMI
JAKARTA Dalam ajaran Islam, mati syahid tidak hanya dikaitkan dengan orang yang gugur ketika berjuang di jalan Allah. Sejumlah hadis Nab
AGAMA
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap berharap pelantikan pengurus Himpunan Marga Lubis Dohot Anak Boruna (Hima Lubis) Kota
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG PSMS Medan tampil impresif pada laga kandang perdananya musim ini. Tim berjuluk Ayam Kinantan itu menghancurkan Persiku Kud
OLAHRAGA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution berharap Persatuan Pemuda Jawa (Pendawa) Indonesia terus berkontribusi dalam
EKONOMI
DEPOK Rangkaian Lomba Tembak Piala Panglima TNI 2026 resmi berakhir. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menutup ajang olahraga men
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto kembali membuka pembahasan mengenai pendidikan gratis setelah menyatakan biaya pendidikan di sekolah n
PENDIDIKAN
MEDAN Tim Resmob Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menangkap tiga pemuda yang diduga terlibat dalam kelompok geng motor RNR Helv
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Saut Kosmas Sihaloho terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kecamatan Binjai Timur per
NASIONAL