Wawali Pekalongan Balgis Diab Diperiksa Kejati Jateng Terkait Dugaan Korupsi Kredit BPR BKK
PEKALONGAN Wakil Wali Kota Pekalongan Balgis Diab dipanggil Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp20,5 triliun untuk membantu 490 pemerintah daerah (Pemda) yang mengalami kesulitan fiskal.
Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pemenuhan belanja wajib daerah, termasuk pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap daerah yang mengalami tekanan keuangan.Baca Juga:
Menurut Purbaya, Presiden telah menyetujui besaran dana yang akan dialokasikan kepada ratusan pemerintah daerah tersebut.
"Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk ke saya itu jumlahnya Rp 20,5 triliun dibagi ke 490 daerah," ujar Purbaya dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Rabu (5/8/2026).
Purbaya menargetkan pencairan dana bantuan tersebut dapat dilakukan paling lambat pekan depan setelah seluruh proses administrasi selesai.
Ia berharap tambahan anggaran itu dapat membantu pemerintah daerah memenuhi kewajiban pembayaran gaji ASN daerah, termasuk PPPK beserta tunjangan yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah.
"Kita expect akan dicairkan paling lambat, harusnya sih akhir minggu ini, tapi paling lambat minggu depan. Dengan bantuan ini diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan pembayaran gaji pegawai ASN daerah juga termasuk PPPK-nya," kata Purbaya.
Menurut Purbaya, besaran dana yang disiapkan telah dihitung berdasarkan kondisi fiskal masing-masing daerah bersama Kementerian Dalam Negeri.
Pemerintah meyakini alokasi tersebut cukup untuk membantu menutup kekurangan anggaran yang dialami sejumlah pemerintah daerah.
Meski demikian, pemerintah tetap akan melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan daerah setelah bantuan tersebut disalurkan.
Apabila masih terdapat daerah yang membutuhkan dukungan tambahan, pemerintah membuka peluang untuk memberikan bantuan lanjutan.
PEKALONGAN Wakil Wali Kota Pekalongan Balgis Diab dipanggil Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
AMBON Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menanggapi polemik pernyataan pengawal pribadinya, Serka La Rahimu, terhadap seorang mahasiswa y
PERISTIWA
MEDAN Siswi SMK Negeri 1 Berastagi, Kabupaten Karo, Krimas Dayanti, 18 tahun, yang sebelumnya mengalami keracunan setelah mengonsumsi Ma
PERISTIWA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM) memperkuat profesionalisme organisasi dan
PEMERINTAHAN
ACEH TENGAH Kegiatan belajarmengajar di SD Negeri 10 Linge, Desa Jamat, Kecamatan Linge, Aceh Tengah, mulai berlangsung lebih baik sete
PENDIDIKAN
NIAS Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menindaklanjuti hasil monitoring dan evalu
NASIONAL
BATU BARA PT Inalum terus memperkuat komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan tenaga
NASIONAL
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., resmi membuka Pelatihan Tenaga Kerja Kejuruan Keselamatan dan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Integrated Criminal Justice System atau ICJS dinilai tidak seharusnya hanya menjadi sistem digital untuk menghubungkan data dan
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Seorang anak berusia 8 tahun, Qholil Hidayat Sitanggang, dilaporkan hanyut di aliran Sungai Tanjung Pinggir, wilayah Kota Pem
PERISTIWA