Airlangga: Pemerintah RI Bertanggung Jawab atas Pemindahan Data Pribadi ke AS

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan bertanggung jawab atas pemindahan data pribadi warga negara Indonesia ke Amerika Serikat (AS).

Pernyataan ini disampaikan menyusul kesepakatan tarif perdagangan bilateral yang di dalamnya mencakup klausul terkait transfer data digital antarnegara.

"Itu sudah, transfer data pribadi yang bertanggungjawab dengan negara yang bertanggungjawab," kata Airlangga di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Baca Juga:

• Airlangga Hartarto: Pelemahan IHSG dan Rupiah Usai Reshuffle Hanya Sementara
• Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet, Airlangga: Kita Tunggu Saja Pengumuman dari Istana

Kesepakatan tersebut tertuang dalam lembar fakta resmi yang dirilis oleh White House, yang menyebutkan bahwa Indonesia akan mengakui Amerika Serikat sebagai yurisdiksi yang memberikan perlindungan data memadai berdasarkan hukum yang berlaku di Tanah Air.

"Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat, melalui pengakuan Amerika Serikat sebagai negara atau yurisdiksi yang menyediakan perlindungan data yang memadai," tulis dokumen itu.

Baca Juga:

• Waspada! Ini 5 Ciri Ponsel Anda Disadap Jarak Jauh oleh Hacker
• Roblox Terapkan Estimasi Usia & Label Rating Internasional, Perketat Keamanan Pengguna Muda

Transfer data lintas negara ini merupakan bagian dari kerangka kerja sama perdagangan digital antara kedua negara yang juga mencakup penghapusan tarif atas produk digital atau "barang tak berwujud", serta dukungan Indonesia terhadap moratorium permanen atas bea masuk untuk transmisi elektronik di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Airlangga menyebut bahwa komitmen tersebut juga meliputi langkah-langkah teknis untuk menyelaraskan regulasi jasa dan investasi digital antara Indonesia dan AS.

Sementara itu, isu pemindahan data pribadi ini memicu kekhawatiran di kalangan publik, terutama menyangkut risiko penyalahgunaan atau kebocoran data yang dapat berujung pada kejahatan digital, kerugian finansial, hingga ancaman terhadap keselamatan pribadi.

Pemerintah diminta transparan dan ketat dalam menerapkan standar perlindungan data pribadi, seiring dengan implementasi UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang menjadi landasan hukum perlindungan warga Indonesia dari penyalahgunaan data.*

(tb/a008)

Airlangga Hartarto: Pelemahan IHSG dan Rupiah Usai Reshuffle Hanya Sementara

Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet, Airlangga: Kita Tunggu Saja Pengumuman dari Istana

Waspada! Ini 5 Ciri Ponsel Anda Disadap Jarak Jauh oleh Hacker

Roblox Terapkan Estimasi Usia & Label Rating Internasional, Perketat Keamanan Pengguna Muda

2,5 Miliar Pengguna Gmail Terancam Serangan Phishing, Ini Langkah Pencegahannya!

Perpajakan Aset Kripto di Indonesia: Dari Rp246 Miliar Tahun 2022 hingga Rp1,55 Triliun di 2025