TAPANULI SELATAN – Kondisi Hutan Batangtoru kini kritis. Aktivitas ekstraktif, termasuk pertambangan emas, PLTA, dan perkebunan sawit, ditambah penebangan liar, menggerus paru-paru hijau Sumatera Utara tersebut.
Degradasi hutan ini berdampak pada Sungai Batangtoru yang kini kumuh, tercemar, dan berpotensi menimbulkan bencana ekologi.
Hasil pantauan udara menunjukkan vegetasi hutan menyusut drastis, sehingga daya serap air hujan menurun.Baca Juga:
Saat musim hujan, debit sungai meluap membawa lumpur dan sampah kayu, sedangkan di musim kemarau, sungai tampak dangkal dan keruh.
"Kondisi ini sangat memprihatinkan. Batangtoru dulu dikenal dengan kelestariannya dan sungai sebagai 'cermin alam', kini hutan hilang, sungainya kumuh. Ancaman bencana ekologis kerap mengintai masyarakat," kata Hendra Hasibuan, Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia (SHI) Sumatera Utara.
Ekosistem Batangtoru menjadi sumber kehidupan ribuan warga dari hulu hingga hilir dan rumah bagi satwa langka, seperti Orangutan Tapanuli dan Harimau Sumatera.
Namun aliran sungai kini dipenuhi sampah, limbah pertambangan, dan sisa banjir bandang, mempercepat erosi dan mengancam pemukiman serta lahan pertanian.
Ancaman paling nyata saat ini menimpa Jembatan Trikora. Longsor di bantaran Sungai Batangtoru akibat hujan deras mengikis penopang jembatan, berisiko memutus akses utama ekonomi dan pendidikan warga.
"Kami mendesak pemerintah turun langsung ke lapangan untuk memperkuat tebing sungai, normalisasi aliran, serta pemasangan beronjong agar jembatan tidak ambruk," ujar Hendra Hasibuan, yang juga Koordinator JAMM (Jaringan Advokasi Masyarakat Marjinal).
Jembatan Trikora menjadi simbol bersejarah Kabupaten Tapanuli Selatan sekaligus jalur vital bagi mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Masyarakat berharap langkah cepat pemerintah dapat mencegah potensi bencana susulan.*
(dh)
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
