Kejar-kejaran Subuh di Medan! Polsek Sunggal Sikat 5 Remaja Geng Motor, Sajam 1 Meter Disita
MEDAN Tim Patroli Siaga Reserse Polsek Sunggal mengamankan lima remaja yang diduga terlibat tawuran antargeng motor di kawasan Jalan Sun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menyinggung istilah "serakahnomics" dalam pidatonya saat perayaan Harlah ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025) malam.
Prabowo bahkan mendorong agar universitas membuka kajian khusus terkait mazhab ekonomi yang ia nilai berbahaya tersebut.
"Ini adalah menurut saya kurang ajar, sampai saya merasa perlu ada istilah baru, ini bukan mazhab neolib atau pasar bebas, atau kapital, ini mazhab serakahnomics. Tolong kawan-kawan kita yang di universitas-universitas itu yang pintar-pintar tolong buka bidang studi serakahnomics," ujar Prabowo dengan tegas.
Prabowo mengaitkan fenomena kelangkaan sumber daya alam dan pangan di Indonesia sebagai dampak nyata dari "serakahnomics".
Ia mempertanyakan bagaimana negara yang merupakan produsen terbesar kelapa sawit dunia, sekaligus memberikan subsidi besar pada sektor pertanian, justru mengalami krisis kelangkaan minyak goreng dan beras.
"Sekarang saya tanya, kalau produksi beras ini hajat hidup orang banyak atau tidak? Kalau produksi jagung hajat hidup orang banyak atau tidak? Bagaimana Indonesia sebagai produsen minyak goreng dan kelapa sawit terbesar dunia kok bisa minyak goreng hilang dan langka?" kritik Prabowo.
Presiden juga mengungkap praktik penggantian kemasan beras subsidi menjadi beras premium yang merugikan negara hingga triliunan rupiah setiap tahun.
"Beras biasa diganti bungkusnya dibilang premium, dijual. Ini hilang kekayaan kita hilang Rp 100 triliun tiap tahun. Kalau saya biarkan terus dalam 5 tahun, kita akan hilang Rp 1.000 triliun," tegasnya.
Prabowo menegaskan, dana tersebut seharusnya bisa dipakai untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan pesantren di seluruh Indonesia.
Ia pun telah memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk menindak tegas praktik ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.
"Saya sudah beri tugas kepada Kapolri dan Jaksa Agung: usut, tindak, sita," pungkas Prabowo.*
(kp/a008)
MEDAN Tim Patroli Siaga Reserse Polsek Sunggal mengamankan lima remaja yang diduga terlibat tawuran antargeng motor di kawasan Jalan Sun
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ingin melahirkan sosok pemimpin baru dari kalangan kader yang terinspirasi dari perjalanan poli
POLITIK
MEDAN Tim gabungan Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) menggagalkan penyelundupan 1,16 ton ketamin hidroklorida (HCl) yang diangkut
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan revisi UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan untuk mengatur pela
NASIONAL
JAKARTA Pendiri Microsoft, Bill Gates, memperingatkan bahwa peralihan menuju ekonomi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intellig
INTERNASIONAL
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai perlu memperkuat mesin partai hingga tingkat akar rumput dan tidak hanya mengandalkan
NASIONAL
MEDAN Polres Tebing Tinggi menangkap seorang pemuda berinisial DV (22) di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. DV diduga m
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kecelakaan beruntun yang melibatkan mobil BYD Denza dan sejumlah kendaraan terjadi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, tepat di de
PERISTIWA
LANGKAT Tiga rumah warga di Dusun II, Desa Pamah Tambunan, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, ludes terbakar menjela
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumut untuk membantu upaya
PEMERINTAHAN