Nyantai di Atas Becak, Petani di Paluta Diamankan Polisi Usai Kedapatan Bawa Sabu
PADANG LAWAS UTARA Seorang petani berinisial HAY (33) diamankan polisi setelah kedapatan membawa narkotika jenis sabu saat duduk santai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran.
Salah satu upaya evaluasi yang dilakukan adalah dengan menelusuri rekening penerima bansos yang menunjukkan saldo mengendap dalam waktu lama.
Dalam konferensi pers di Gedung Aneka Bakti Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Jumat (25/7), Gus Ipul menyampaikan bahwa bantuan sosial semestinya segera dimanfaatkan oleh penerima manfaat.
Jika dana bansos tidak diambil lebih dari tiga bulan, maka hal itu dinilai sebagai indikasi bahwa penerima tidak lagi membutuhkan bantuan tersebut.
"Terus terang, bansos ini tidak boleh lebih dari tiga bulan lima belas hari berada di dalam rekening. Kalau tidak diambil selama itu, berarti mereka tidak membutuhkan bansos," tegas Gus Ipul.
Kementerian Sosial akan bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk memeriksa rekening-rekening dengan saldo yang dinilai tidak wajar bagi penerima bansos.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penyisiran dan penyesuaian ulang daftar penerima bantuan.
"Kita akan lihat lebih jauh. Ini bukan maunya Kementerian Sosial, tapi bagian dari penyisiran dan pemilahan ulang terhadap siapa yang benar-benar layak menerima," ujar Gus Ipul.
Pemerintah berharap dengan evaluasi ini, bansos dapat diberikan secara lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Penyaluran yang tidak tepat justru berpotensi menghambat distribusi bansos bagi keluarga kurang mampu lainnya.
Dalam kunjungannya ke sejumlah wilayah, Gus Ipul juga berdialog langsung dengan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), untuk memastikan bahwa program-program sosial berjalan dengan akuntabilitas dan kepedulian yang tinggi.*
(kp/a008)
PADANG LAWAS UTARA Seorang petani berinisial HAY (33) diamankan polisi setelah kedapatan membawa narkotika jenis sabu saat duduk santai
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan pentingnya penguatan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga
EKONOMI
ACEH JAYA Satlantas Polres Aceh Jaya gencar melakukan patroli penertiban balap liar dan penggunaan knalpot brong di Jalan Lintas Banda A
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menekankan pentingnya langkah antisipatif pemerintah menghadap
EKONOMI
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan manipulasi harga saham dan Initial Public Offerin
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan respons Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah menetapkan target ambisius menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2026. Pernyataan ini disampaikan Menter
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsour
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korups
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, resmi menghentikan operasionalnya akib
EKONOMI