JAKARTA — Bertepatan dengan Milad ke-50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan program rumah subsidi yang diperuntukkan bagi guru ngaji dan dai di seluruh Indonesia.
Peluncuran ini menandai komitmen nyata negara dalam memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh spiritual yang selama ini mengabdikan diri di tengah masyarakat.
Program tersebut diresmikan secara simbolis dalam acara Tasyakuran Milad MUI ke-50 di Asrama Haji, Jakarta Timur, Sabtu (26/7/2025).
Baca Juga:
Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan bahwa sebanyak 1.975 guru ngaji dan dai telah menerima manfaat dari program ini.
"Kementerian Perumahan juga mendukung agenda besar di bidang perumahan dengan cara mendukung para dai dan tokoh spiritual lewat rumah subsidi yang hari ini kita serahkan secara simbolis," ujar Ara dalam pidatonya.
Baca Juga:
Menteri Ara menyampaikan bahwa program rumah subsidi akan menjadi salah satu program prioritas Kementerian PKP pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pasalnya, hingga saat ini, terdapat sekitar 9,9 juta warga Indonesia yang belum memiliki rumah, sebuah persoalan mendesak yang mendapat perhatian langsung dari Presiden.
"Tidak ada program yang lebih baik untuk rakyat kita yang belum punya rumah, selain rumah subsidi. Presiden Prabowo bahkan memanggil saya secara khusus sebulan setelah saya dilantik, dan mengatakan: 'Pak Menteri, pikirkan karpet merah bagi orang kecil,'" ungkapnya.
Pernyataan itu merujuk pada paradigma baru bahwa perhatian negara harus lebih besar kepada rakyat kecil, bukan semata-mata kepada investor.
Dalam acara tersebut, 25 perwakilan guru ngaji dan dai yang terpilih menerima penyerahan kunci rumah secara simbolis.
Mereka juga mengikuti akad massal yang diselenggarakan bersamaan dengan puncak Milad MUI ke-50, sebagai bentuk komitmen pemerintah mempercepat proses realisasi manfaat program ini di lapangan.
Acara Milad ke-50 MUI dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, termasuk Wakil Presiden ke-13 RI KH Ma'ruf Amin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, hingga Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i.
Tasyakuran ini menjadi puncak dari rangkaian kegiatan nasional yang diselenggarakan dalam menyambut setengah abad MUI, sejak didirikan pada 26 Juli 1975.
Melalui kerja sama antara Kementerian PKP dan MUI ini, diharapkan semakin banyak tokoh agama yang mendapatkan akses tempat tinggal yang layak, serta menjadi contoh nyata bahwa kolaborasi antara negara dan ulama dapat memberi manfaat langsung bagi umat.*
(cn/a008)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal