Malik Musa: Presiden Harus Tegas, Ultimatum Nasional untuk Penanganan Bencana Aceh

BANDA ACEH – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh, A. Malik Musa, S.H., M.Hum, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengeluarkan ultimatum nasional terkait penanganan bencana banjir besar yang melanda Aceh.

Menurutnya, situasi darurat di Aceh saat ini sudah mencapai tahap krisis kemanusiaan dan membutuhkan respons luar biasa dari pemerintah pusat.

"Presiden harus memerintahkan seluruh menteri untuk turun langsung ke Aceh, bukan hanya mengirim bantuan administratif. Ini adalah darurat kemanusiaan. Masyarakat sudah kelelahan, banyak daerah masih terisolir, dan distribusi bantuan belum berjalan maksimal," ujar Malik Musa di Banda Aceh, Sabtu (6/12/2025).

Baca Juga:

• INALUM Salurkan Sejumlah Bantuan Kemanusiaan Untuk Korban Bencana Di Sumatera Utara

Malik menegaskan bahwa lambannya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat memperparah kondisi di lapangan.

Ia mengungkapkan bahwa penanganan bencana di Aceh tidak cukup hanya dengan pendekatan administratif biasa, melainkan memerlukan intervensi langsung pemerintah pusat, yang melibatkan komando terpadu, distribusi logistik besar-besaran, serta pengerahan TNI-Polri dan lembaga kemanusiaan lintas sektor.

"Jika Presiden tidak segera mengeluarkan ultimatum, daerah-daerah yang terisolir akan semakin terpuruk. Kami di Muhammadiyah sudah membuka lebih dari 20 posko dan tetap bergerak di tengah segala keterbatasan. Namun, ini butuh sistem nasional, bukan hanya kerja lokal," tambahnya.

Malik juga menyoroti pentingnya penetapan status darurat nasional, yang akan memungkinkan lembaga internasional untuk turut serta dalam upaya kemanusiaan tanpa hambatan birokrasi.

"Negara-negara sahabat dan NGO internasional siap membantu, tetapi akses mereka terhalang karena belum ada deklarasi darurat nasional. Ini harus segera diubah. Dalam bencana, tidak ada batas negara untuk kemanusiaan," ujar Malik dengan nada prihatin.

PWM Aceh, lanjut Malik, akan terus menggerakkan jaringan Muhammadiyah di seluruh Aceh untuk memberikan layanan medis, bantuan sosial, dan pendidikan darurat bagi masyarakat terdampak. Ia menekankan bahwa Aceh tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian.

"Aceh sedang menghadapi ujian kemanusiaan besar, dan negara harus hadir untuk memastikan pemulihan yang cepat. Jika pemerintah pusat lambat merespons, pemulihan Aceh akan berjalan sangat lama," pungkasnya.*

(dh)