Kawal Proyek Peta Dasar Rp 4,7 Triliun BIG dari Bank Dunia, Kejagung Pasang Badan Mencegah Korupsi
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (JAMIntel) Reda Manthovani bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) mengawal p
NASIONAL
JAKARTA — Pakar telematika Roy Suryo meminta aparat penegak hukum menghentikan penanganan kasus dugaan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Ia menilai proses hukum perkara tersebut telah melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana.
Baca Juga:Roy menyampaikan hal itu usai melakukan serangkaian kunjungan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Agung, hingga DPR RI.
Ia mengklaim langkah tersebut merupakan bagian dari upaya hukum yang ditempuh kelompoknya.
"Banyak yang senewen setelah melihat langkah kami mendatangi Kejati DKI Jakarta, kemudian diterima di Kejagung, lalu bersurat ke DPR," kata Roy Suryo, Jumat (1/5/2026).
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bentuk putus asa, melainkan upaya yang menurutnya sah dalam koridor hukum.
"Itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara untuk melakukan segala upaya, termasuk meminta agar perkara ini dihentikan," ujarnya.
Roy juga menyebut kasus tersebut telah melewati batas waktu penanganan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Ia menilai seharusnya perkara itu tidak lagi dapat dilanjutkan.
"Sudah lewat dari 14 hari, bahkan lebih dari 84 hari dari aturan yang ada. Seharusnya sudah dihentikan demi hukum. waktunya sudah lewat sudah kedaluwarsa," kata dia.
Ia juga menyebut salah satu dasar penghentian perkara dapat merujuk pada mekanisme restorative justice (RJ), serta alasan kedaluwarsa penanganan perkara.
Sebelumnya, Roy Suryo bersama sejumlah pihak tergabung dalam aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada April 2026.
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (JAMIntel) Reda Manthovani bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) mengawal p
NASIONAL
JAKARTA Akademisi Rocky Gerung menyoroti gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan pencalonan Gibran Rakab
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pelestarian budaya dan cagar budaya merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya,
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi inovasi sosial yang digagas Kecamatan Medan Denai melalui program ANJELI dan K
PEMERINTAHAN
MEDAN Kualitas udara di Kota Medan dilaporkan memburuk akibat sebaran asap di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Wali Kota Medan Rico Waas me
KESEHATAN
BANDA ACEH Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh memperkuat komitmen memberikan pelayanan yang semakin humanis dan profesional kep
PERISTIWA
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) memasok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Minyakita dalam keg
EKONOMI
JAKARTA PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM meraih delapan penghargaan dalam ajang Environmental and Social Innovation Awar
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Adardam Achyar mempertanyakan pemidanaan terhadap surat yang dibuat advokat dalam menjal
POLITIK
MANDAILING NATAL Foto mobil dinas Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) digunakan untuk mengangkut
PERISTIWA