JAKARTA — Pakar telematika Roy Suryo meminta aparat penegak hukum menghentikan penanganan kasus dugaan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Ia menilai proses hukum perkara tersebut telah melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana.
Baca Juga:Roy menyampaikan hal itu usai melakukan serangkaian kunjungan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Agung, hingga DPR RI.
Ia mengklaim langkah tersebut merupakan bagian dari upaya hukum yang ditempuh kelompoknya.
"Banyak yang senewen setelah melihat langkah kami mendatangi Kejati DKI Jakarta, kemudian diterima di Kejagung, lalu bersurat ke DPR," kata Roy Suryo, Jumat (1/5/2026).
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bentuk putus asa, melainkan upaya yang menurutnya sah dalam koridor hukum.
"Itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara untuk melakukan segala upaya, termasuk meminta agar perkara ini dihentikan," ujarnya.
Roy juga menyebut kasus tersebut telah melewati batas waktu penanganan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Ia menilai seharusnya perkara itu tidak lagi dapat dilanjutkan.
"Sudah lewat dari 14 hari, bahkan lebih dari 84 hari dari aturan yang ada. Seharusnya sudah dihentikan demi hukum. waktunya sudah lewat sudah kedaluwarsa," kata dia.
Ia juga menyebut salah satu dasar penghentian perkara dapat merujuk pada mekanisme restorative justice (RJ), serta alasan kedaluwarsa penanganan perkara.
Sebelumnya, Roy Suryo bersama sejumlah pihak tergabung dalam aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada April 2026.
BANDUNG Aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Kota Bandung, Jawa Barat, berujung ricuh pada Jumat malam, 1 Mei 2026
PERISTIWA
BIREUEN Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, SE melakukan silaturahmi dengan Muhammad Ali bin Abdul Muthaleb atau Abu Paya Pasi, Imam Besar M
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo meminta aparat penegak hukum menghentikan penanganan kasus dugaan ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPTENG Sejumlah warga di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, mengadu kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution ter
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengakui masih banyak perusahaan di wilayahnya yang membayar pekerja di bawah upah m
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) mengamankan 101 orang yang diduga akan melakukan tindakan anarkistis dalam perin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 dengan suasana meriah dan penuh kebersamaan di Gedung P
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Suasana haru dan penuh kekhidmatan menyelimuti Aula Gedung Organisasi Wanita (GOW) Kota Tanjungbalai saat Wali Kota Tanjung
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai menjadikan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 sebagai momentum memperkuat sine
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengungkap perjalanan politiknya yang disebut penuh tantangan, termasuk empat kali kegagalan dalam kon
POLITIK
